2 hours ago
1
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Agama (Menag) RI, Prof Nasaruddin Umar menegaskan pentingnya peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) dan optimalisasi pemanfaatan teknologi sebagai kunci mewujudkan tata kelola birokrasi Kementerian Agama (Kemenag) yang efisien dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Menag saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BMBPSDM) 2026 di Jakarta.
Menurut Nasaruddin, tantangan kelembagaan ke depan menuntut perubahan cara berpikir dalam mengelola organisasi pemerintahan. Modernisasi birokrasi, kata dia, harus sejalan dengan peningkatan kualitas SDM dan pemanfaatan teknologi secara maksimal.
“Dalam manajemen modern, semakin maju sebuah institusi, justru biaya operasionalnya semakin kecil. Karena itu, kita perlu meng-upgrade SDM dan memaksimalkan pemanfaatan teknologi,” ujar Nasaruddin dalam keterangan pers, Kamis (29/1/2026).
Ia juga menekankan pentingnya efisiensi anggaran agar belanja organisasi tidak habis terserap untuk kebutuhan rutin semata, tetapi mampu menghasilkan output dan outcome yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Kementerian yang produktif itu bukan yang besar biaya operasionalnya, tetapi yang kecil pengeluarannya dan besar dampaknya,” ucapnya.
Selain aspek tata kelola, Menag mengingatkan BMBPSDM agar lebih peka membaca dinamika sosial-keagamaan di masyarakat. Isu ekonomi umat, ketahanan keluarga, hingga perubahan sosial yang cepat harus menjadi perhatian serius dalam perumusan kebijakan.
“Kalau kita proaktif dan berpikir //out of the box//, pundi-pundi keumatan itu sangat besar dan bisa dikelola untuk kemaslahatan umat,” kata Nasaruddin.
Ia juga meminta Badan Moderasi Beragama tidak sekadar menyampaikan laporan seremonial, tetapi aktif menyampaikan persoalan riil yang dihadapi masyarakat sebagai bahan perbaikan kebijakan.
“Saya ingin badan ini rajin menyetor persoalan kepada menteri, bukan hanya menyetor kebaikan. Karena dari persoalan itulah kebijakan bisa diperbaiki,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BMBPSDM Kemenag RI Muhammad Ali Ramdhani menegaskan bahwa seluruh program kerja badan ini harus berpijak pada penguatan nilai-nilai keagamaan sebagai ruh utama kebijakan. Ia menyebut arah program Kemenag bertumpu pada tiga kata kunci, yakni rukun, maslahat, dan cerdas.
“Ikhtiar-ikhtiar yang kita lakukan tidak boleh sekadar selera kita, tetapi harus memberikan makna yang kuat terhadap penguatan nilai-nilai keagamaan dari seluruh perspektif kehidupan bangsa,” ucap Ramdhani.
Dhani, sapaan akrabnya, menambahkan bahwa berbagai program prioritas Kemenag—mulai dari penguatan kerukunan dan cinta kemanusiaan, ekoteologi, pelayanan keagamaan berdampak, pendidikan unggul dan ramah, penguatan ekonomi umat berbasis filantropi, pemberdayaan pesantren dan rumah ibadah, hingga digitalisasi layanan—harus mampu menjawab tantangan nyata di masyarakat.
“Tiga kata kunci ini harus mewarnai seluruh program kerja sebagai wujud Kementerian Agama yang berdampak,” katanya.
Ia menjelaskan, Badan Moderasi Beragama saat ini memiliki lima unit eselon II dan satu sekretariat yang menjalankan fungsi kajian strategis, pemetaan persoalan keagamaan, serta pengembangan kompetensi aparatur sipil negara (ASN) dan masyarakat.
Berbagai survei dan indeks, seperti Indeks Kerukunan Umat Beragama dan Indeks Kesalehan Umat Beragama, disusun untuk menyediakan data objektif sebagai dasar perumusan kebijakan.
“Hasil pemetaan ini diharapkan menjadi rujukan para pemangku kebijakan untuk melakukan intervensi yang relevan sesuai kondisi objektif di masyarakat,” jelasnya.
Dalam pengembangan SDM, tambahnya, BMBPSDM melalui Pusat Pengembangan Kompetensi (Pusbangkom) juga menyelenggarakan berbagai pelatihan, baik luring maupun digital. Model pelatihan //Massive Open Online Course// (MOOC) bahkan telah menjangkau sekitar 1,5 juta peserta, melampaui target nasional.
