5 hours ago
1
Elvan Widyatama, CNBC Indonesia
10 April 2026 14:20
Jakarta, CNBC Indonesia - Nilai tukar rupiah kini sudah bergerak di atas level Rp17.000 per dolar Amerika Serikat (AS).
Melansir data Refinitiv, pada perdagangan intraday Jumat (10/4/2026), nilai tukar rupiah sempat menembus level terlemah sepanjang masa terhadap dolar AS di Rp17.115/US$ atau terdepresiasi sekitar 0,21%.
Level ini bukan sekadar angka psikologis, tetapi juga mengingatkan kita pada salah satu fase paling berat dalam sejarah ekonomi Indonesia ketika tekanan terhadap rupiah ikut menjadi pintu masuk krisis yang lebih besar.
Meski kondisi saat ini berbeda dengan 1998, pelemahan rupiah tetap tidak bisa dipandang remeh. Pengalaman masa lalu menunjukkan tekanan pada nilai tukar dapat menjalar ke berbagai sisi, mulai dari inflasi, beban impor, biaya utang, hingga kepercayaan pelaku pasar terhadap arah kebijakan ekonomi nasional.
Karena itu, pelemahan rupiah saat ini tidak cukup dibaca sebagai gejolak harian di pasar keuangan.
Ada pelajaran penting dari sejarah yang menunjukkan bahwa saat tekanan kurs membesar, respons pemerintah dan bank sentral harus cepat, terukur, dan konsisten agar pelemahan tidak berkembang menjadi krisis yang lebih dalam.
Belajar dari 1997-1998
Kembali ke periode 1997-1998, saat Asia dilanda krisis keuangan besar yang kemudian menjalar cepat ke berbagai negara, termasuk Indonesia.
Krisis keuangan saat itu pada dasarnya ditandai oleh empat persoalan utama, yakni kelangkaan devisa di Thailand, Indonesia, Korea Selatan, dan sejumlah negara Asia lain yang membuat nilai tukar serta pasar saham jatuh tajam. Selain itu, sektor keuangan dan mekanisme alokasi modal di negara-negara terdampak juga belum berkembang memadai.
Krisis tersebut juga memberi dampak besar terhadap Amerika Serikat dan perekonomian dunia, serta mendorong keterlibatan Dana Moneter Internasional (IMF) dalam penanganannya.
Besarnya dampak krisis Asia pada saat itu juga tidak bisa dilepaskan dari tingginya paparan perbankan internasional terhadap negara-negara yang tengah bermasalah.
Ketika tekanan ekonomi membesar di Asia, negara-negara maju pun ikut mencermati risiko yang dihadapi sektor keuangan mereka, terutama karena bank-bank besar mereka memiliki pinjaman dalam jumlah besar ke negara-negara Asia.
Pada akhir 1996, bank-bank di Amerika Serikat (AS) tercatat memiliki pinjaman outstanding sebesar US$29,1 miliar kepada enam negara Asia, yakni Indonesia, Korea Selatan, Malaysia, Filipina, Taiwan, dan Thailand.
Nilai outstanding ini pada dasarnya menggambarkan total pinjaman yang masih berjalan dan belum lunas. Karena itu, ketika krisis mulai muncul di Asia, negara-negara maju juga ikut mencemaskan dampaknya terhadap sektor keuangan mereka. Masalahnya, jika negara-negara peminjam mengalami tekanan berat, maka kemampuan mereka untuk membayar utang juga ikut terancam.
Di antara negara-negara pemberi pinjaman utama, Jepang menjadi yang paling besar dengan total ke enam negara tersebut sekitar US$96,3 miliar.
Tingginya keterkaitan keuangan ini membuat tekanan di Asia cepat merembet ke pasar valuta asing. Dalam kasus Indonesia, salah satu dampak paling nyata kemudian terlihat pada anjloknya nilai tukar rupiah.
Pelemahan rupiah menjadi salah satu gejala awal yang kemudian membuka rangkaian tekanan besar dalam perekonomian nasional.
Saat itu, nilai tukar rupiah sempat berada di level yang sangat lemah, yakni Rp16.800/US$. Bahkan, kondisi saat itu jauh lebih berat karena lonjakan dolar terjadi sangat cepat dalam waktu singkat.
Pada 2 Januari 1997, rupiah masih berada di kisaran Rp2.361/US$. Namun sekitar satu setengah tahun kemudian, nilai tukar rupiah merosot hingga menyentuh Rp15.200/US$.
Artinya mata uang Garuda terdepresiasi sebesar 543%. Pergerakan itu menunjukkan betapa cepat tekanan di pasar keuangan saat itu dan berubah menjadi guncangan ekonomi yang jauh lebih luas.
Dalam kajian Bulletin of Monetary Economics and Banking edisi 1999 dijelaskan bahwa memasuki semester kedua 1997, perekonomian Indonesia mulai menghadapi persoalan serius setelah investor asing meragukan kesinambungan sektor eksternal nasional.
Arus keluar modal asing saat itu tidak hanya mengguncang pasar keuangan, tetapi juga menekan perekonomian secara luas. Investasi turun tajam, inflasi melonjak, dan rupiah pun terdepresiasi sangat dalam.
Kajian tersebut juga menegaskan bahwa respons pemerintah saat itu tidak dilakukan secara parsial, melainkan melalui paket kebijakan terpadu yang mencakup kebijakan moneter, fiskal, dan sektoral.
Arah kebijakan yang ditempuh adalah pengetatan moneter serta kebijakan fiskal yang lebih berhati-hati.
"Respon kebijakan yang telah ditempuh untuk mengatasi krisis merupakan kebijakan terpadu mencakup kebijakan moneter, fiskal, dan sektoral. Secara umum kebijakan yang ditempuh adalah penerapan kebijakan moneter ketat serta menerapkan kebijakan fiskal yang berhati-hati antara lain dengan mengurangi ekspansi pengeluaran pemerintah," dikutip dari Bulletin of Monetary Economics and Banking edisi 1999.
1. Kebijakan Moneter
Dari sisi moneter, pemerintah dan Bank Indonesia saat itu berupaya meredam gejolak nilai tukar dengan berbagai langkah pengetatan.
Intervensi dilakukan baik di pasar spot maupun forward. Pemerintah juga sempat memperlebar rentang intervensi nilai tukar menjadi 12%, sebelum akhirnya menghapus rentang intervensi pada 14 Agustus 1997 agar rupiah lebih fleksibel menghadapi tekanan pasar.
Selanjutnya, Bank Indonesia memperketat likuiditas melalui operasi pasar terbuka. Pembelian SBPU perbankan dihentikan, begitu pula Fasilitas Diskonto I dan SBI Repo. Namun karena tekanan terhadap rupiah masih sangat kuat, BI kemudian menaikkan suku bunga SBI intervensi hingga mencapai 30% untuk tenor satu bulan.
Dampaknya, suku bunga overnight di pasar uang antarbank sempat melonjak sangat tinggi.
Ketika tekanan belum juga reda, langkah tambahan ditempuh untuk menambah pasokan devisa dan menekan kebutuhan valas. Upaya itu dilakukan melalui intervensi di pasar valuta asing, swap khusus untuk eksportir tertentu, fasilitas forward bagi importir, hingga penurunan Giro Wajib Minimum valas menjadi 3%.
Pada 1998, BI juga kembali mengetatkan likuiditas lewat kenaikan suku bunga SBI beberapa kali. Bahkan, suku bunga SBI sempat mencapai 70,2% pada September 1998 sebelum turun bertahap pada akhir tahun.
Selain itu, pemerintah juga mendorong percepatan penyelesaian utang swasta melalui pembentukan INDRA dan Jakarta Initiative untuk mengurangi tekanan permintaan dolar AS.
2. Kebijakan Fiskal
Dari sisi fiskal, pada awalnya di 1997 pemerintah melakukan konsolidasi anggaran dengan menangguhkan dan mengkaji ulang proyek-proyek BUMN yang memiliki kandungan impor tinggi serta menggunakan pembiayaan luar negeri.
Pemerintah juga menarik dana BUMN, seperti PT Jamsostek dan dana pensiun BUMN, ke instrumen SBI untuk membantu meredam gejolak pasar.
Memasuki 1998, disiplin fiskal makin diperkuat. Pemerintah berupaya meningkatkan penerimaan dari sumber nonmigas melalui perbaikan administrasi perpajakan, peningkatan pajak barang mewah, serta penerimaan bukan pajak.
Di saat yang sama, pemerintah juga menempuh pengurangan subsidi dan privatisasi BUMN sebagai bagian dari penyesuaian fiskal.
Saat krisis makin dalam pada 1998, kebijakan fiskal diarahkan lebih tegas untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam negeri.
Langkah yang ditempuh mencakup pembatasan defisit anggaran, pengurangan subsidi BBM, pencabutan keringanan pajak untuk proyek mobil nasional, serta penghentian penggunaan dana anggaran dan nonanggaran untuk proyek Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN).
Cara Alm. B.J. Habibie Bangkitkan Rupiah Kala Itu
Setelah krisis makin dalam dan rupiah terpuruk sangat tajam, hingga pergantian kepemimpinan dari Presiden Soeharto kepada wakilnya, Alm. B.J. Habibie.
Di tengah situasi yang penuh tekanan itu, pemerintahan Habibie menempuh sejumlah langkah untuk memulihkan kepercayaan pasar dan menahan pelemahan nilai tukar agar tidak semakin dalam.
Setidaknya ada tiga langkah utama yang menjadi perhatian pada masa itu, yakni restrukturisasi perbankan, penerapan kebijakan moneter ketat, dan pengendalian harga kebutuhan pokok.
1. Restrukturisasi Perbankan
Salah satu akar persoalan saat itu adalah rapuhnya sektor perbankan. Pada masa sebelumnya, pendirian bank dipermudah lewat Paket Oktober 1988. Namun, kemudahan itu tidak sepenuhnya diikuti penguatan kualitas perbankan. Akibatnya, saat krisis datang, banyak bank runtuh dan nasabah melakukan penarikan dana besar-besaran.
Masalah ini kemudian menjadi fokus utama pemerintahan Habibie.
Salah satu langkah yang ditempuh adalah restrukturisasi perbankan, termasuk penggabungan empat bank milik pemerintah menjadi satu entitas baru bernama Bank Mandiri. Selain itu, pemerintah juga memperkuat posisi Bank Indonesia dengan memisahkannya dari pemerintah melalui UU No. 23 Tahun 1999.
Dalam otobiografinya B.J. Habibie: Detik-detik yang Menentukan (2006), Alm. B.J. Habibie menilai langkah tersebut penting untuk memperkuat rupiah karena bank sentral harus independen, objektif, dan bebas dari intervensi politik.
2. Kebijakan Moneter Ketat
Langkah berikutnya adalah penerapan kebijakan moneter ketat melalui penerbitan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dengan bunga tinggi. Tujuannya adalah mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada perbankan. Dengan begitu, masyarakat diharapkan kembali menabung dan peredaran uang di masyarakat bisa ditekan.
Kebijakan ini dinilai membantu meredakan tekanan krisis. Seiring pulihnya kepercayaan terhadap perbankan, suku bunga yang sempat sangat tinggi perlahan turun dari kisaran 60% menjadi belasan persen.
3. Pengendalian Harga Bahan Pokok
Selain sektor keuangan, Alm. B.J. Habibie juga menaruh perhatian pada stabilitas harga kebutuhan pokok. Pemerintah saat itu mempertahankan harga listrik dan BBM subsidi agar tidak naik, sehingga harga barang kebutuhan masyarakat tetap lebih terjangkau di tengah tekanan krisis.
Meski demikian, kebijakan ini juga diiringi kontroversi. Dalam salah satu pidatonya, Habibie pernah menganjurkan masyarakat untuk berpuasa Senin-Kamis sebagai cara berhemat di tengah masa sulit.
"Ketika terjadi masa krisis saat B.J. Habibie diangkat menjadi presiden, ia menganjurkan rakyat melakukan puasa Senin-Kamis," kata A. Makmur Makka dalam buku biografi Inspirasi Habibie (2020).
Pada akhirnya, rangkaian langkah tersebut ikut membantu memulihkan kepercayaan pasar terhadap ekonomi Indonesia. Aliran dana investor perlahan kembali masuk, dan tekanan terhadap rupiah mulai mereda hingga nilai tukar bergerak ke kisaran yang jauh lebih stabil.
CNBC INDONESIA RESEARCH
(evw/evw)
