Ketika Kekeringan tidak Pernah Masuk Rembuk Stunting

Imam Sahroni Darmawan

Lomba | 2026-07-28 21:24:46

Ilustrasi Pengukuran tumbuh kembang balita saat Posyandu di tengah krisis air bersih di Sampang. Foto: Generative AI

Pagi itu, di sebuah dusun di pesisir Sampang, halaman rumah warga berubah jadi pos kesehatan dadakan. Beberapa ibu duduk berjejer di bangku kayu, menggendong balita yang rewel menanti giliran ditimbang. Seorang kader Posyandu sibuk mencatat berat dan tinggi badan anak-anak satu per satu, lalu memindahkan angka-angka itu ke buku KIA yang sudah lusuh. Sesekali ia berhenti, menatap lebih lama angka di timbangan, lalu mencoret catatan kecil di pinggir halaman: perlu kunjungan susulan.

Bagi banyak orang, kegiatan bulanan ini tampak sederhana, bahkan rutin sampai terasa membosankan. Tapi di baliknya, ada pertaruhan besar: masa depan generasi Sampang. Sebab dari meja kayu sederhana itulah, tanda-tanda awal stunting biasanya pertama kali terekam, jauh sebelum sempat menjadi berita.

Di balik rutinitas Posyandu itu, ternyata tersimpan kabar yang tidak menggembirakan.

Prevalensi stunting di Kabupaten Sampang melonjak dari 11,2 persen pada 2023 menjadi 18,5 persen pada 2024. Tidak ada balita yang menjadi stunting dalam semalam. Kenaikan hampir dua kali lipat dalam setahun ini membuat Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana (Dinkes KB) Sampang menetapkan status siaga. Padahal, secara nasional, tren stunting justru melandai menuju target 18,8 persen pada 2025.

Sampang bergerak berlawanan arah.

Ketika Krisis Air Bersih Bersembunyi di Balik Angka Stunting

Ada satu variabel yang jarang disebut dalam diskusi soal stunting di Sampang, padahal sedang terjadi tepat di depan mata: krisis air bersih. Sejak 29 Mei 2026, Pemerintah Kabupaten Sampang menetapkan status siaga darurat kekeringan hingga akhir Oktober. Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat mencatat 94 desa di 12 kecamatan mengalami kekeringan kritis, tersebar dari Banyuates hingga Sokobanah. Sebagian warga bertahan dengan bak penampung sedalam tiga meter, mengandalkan air hujan atau air beli yang datang tidak menentu.

Krisis ini bukan sekadar urusan mandi dan cuci. Air bersih adalah bahan baku MPASI, pencuci botol susu, pembersih tangan sebelum menyuapi anak. Berbagai studi kesehatan masyarakat di Indonesia secara konsisten menemukan kaitan antara riwayat diare pada balita dengan kejadian stunting, dan diare sendiri erat berhubungan dengan akses air bersih serta sanitasi yang buruk. Ketika sumber air menyusut dan keluarga terpaksa menghemat atau memakai air seadanya, jalur penularan penyakit pencernaan itu terbuka lebih lebar. Pola ini berulang setiap tahun di Madura, tapi jarang dibaca sebagai satu rangkaian sebab-akibat dengan angka stunting yang dirilis setahun kemudian.

Artinya, kenaikan stunting dari 11,2 menjadi 18,5 persen pada 2024 layak dicurigai bukan sekadar kejadian tunggal, melainkan gejala dari pola berulang: musim kemarau demi musim kemarau yang datang lebih kering, ditambah program pencegahan yang berjalan sendiri-sendiri tanpa menyentuh akar persoalan air. Ini memang belum kesimpulan final; ia baru hipotesis yang layak diuji lebih jauh oleh Dinkes dan BPBD bersama-sama, bukan dibiarkan sebagai dua data yang tidak pernah dipertemukan.

Ketika Program Belum Menyentuh Akar Masalah

Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Dinkes KB Sampang, Zahruddin, mengakui lonjakan itu diduga kuat dipicu program pencegahan yang belum berjalan maksimal di tingkat OPD. Jawabannya bukan menambah proyek baru, melainkan memperkuat koordinasi lintas sektor, dari desa hingga kabupaten.

Di sinilah letak persoalan sesungguhnya. Stunting bukan semata urusan gizi anak di meja makan. Ia adalah gejala dari rantai panjang yang dimulai jauh sebelum bayi lahir: pola makan ibu hamil, akses air bersih, sanitasi, hingga edukasi keluarga tentang MPASI yang tepat. Ketika satu mata rantai putus, dampaknya baru terlihat dua tahun kemudian, saat anak sudah telanjur pendek untuk usianya.

Pemerintah Kabupaten Sampang tampaknya menyadari hal ini. Pada pertengahan 2026, mereka menggelar Gerakan Posyandu Aktif dan Gerakan Stunting di Pendopo Kabupaten, mengumpulkan ratusan peserta lintas unsur pemerintahan dan masyarakat. Plt. Kepala Dinkes KB Sampang, dr. Dwi Herlinda Lusi Harini, menegaskan Posyandu kini punya peran lebih luas seiring penerapan Integrasi Layanan Primer (ILP), bukan sekadar tempat menimbang bayi, tapi ujung tombak deteksi dini masalah kesehatan warga. Dalam skema ILP, Puskesmas berperan sebagai koordinator yang semestinya menyatukan data seluruh Posyandu di wilayah kerjanya. Peran koordinasi ini baru optimal jika Puskesmas juga menerima data risiko dari luar sektor kesehatan, seperti status kekeringan yang dipegang BPBD.

Program lain, GenRe atau Generasi Berencana, juga digenjot untuk remaja dan calon pengantin. Wakil Bupati Sampang saat itu menegaskan pentingnya data valid sebagai dasar kebijakan, sekaligus mengingatkan bahwa pencegahan stunting tidak bisa dibebankan sepenuhnya kepada pemerintah. Ia harus dimulai dari keluarga.

Kader, Bukan Sekadar Petugas Timbang

Kembali ke pos kesehatan dadakan di dusun tadi. Kader Posyandu di sana bukan pegawai negeri, bukan pula tenaga kesehatan formal. Mereka warga biasa yang dilatih, bekerja sukarela, sering kali tanpa insentif memadai. Namun merekalah yang paling dulu tahu jika ada balita dengan berat badan tidak naik dua bulan berturut-turut. Merekalah yang mengetuk pintu rumah warga yang malas datang ke Posyandu, menjelaskan pentingnya MPASI bergizi, atau mengingatkan jadwal imunisasi.

Ironisnya, peran krusial ini sering luput dari sorotan. Di banyak desa, hasil pencatatan Posyandu berhenti sebagai arsip bulanan, jarang dibahas ulang dalam Musyawarah Desa. Kader tahu persis anak mana yang butuh intervensi segera, tapi tidak punya jalur formal menyambungkan temuan itu ke RKP Desa atau APBDes. Akibatnya, anggaran Dana Desa untuk kesehatan kerap kalah prioritas dibanding infrastruktur fisik, bukan karena pemerintah desa tidak peduli, melainkan karena data yang ada tidak pernah sampai ke meja pengambil keputusan dalam bentuk yang bisa langsung ditindaklanjuti. Padahal investasi pada Posyandu dan pelatihan kader jauh lebih murah dibanding biaya sosial yang harus ditanggung negara ketika satu generasi tumbuh dengan kapasitas kognitif yang tidak optimal.

Koordinasi lintas sektor yang digaungkan Dinkes KB Sampang, sesungguhnya harus dimulai dari sini: memastikan pemerintah desa menempatkan pencegahan stunting sebagai prioritas anggaran, bukan sekadar program tempelan yang muncul saat ada kunjungan dari kabupaten.

Titik Temu yang Masih Terlewat: Menyatukan Rembuk Stunting dengan Peta Kekeringan

Pemerintah sebenarnya sudah punya instrumen untuk ini, namanya Rembuk Stunting, forum wajib tingkat desa yang membahas data Posyandu dan menetapkan program prioritas untuk dimasukkan ke RKP Desa serta disahkan lewat Perdes APBDes. Di atas kertas, mekanismenya sudah baik. Banyak desa di berbagai daerah rutin menjalankannya setiap tahun.

Masalahnya, di Sampang, Rembuk Stunting dan pendataan kekeringan oleh BPBD berjalan di jalur yang sama sekali terpisah. Satu forum membahas balita berisiko stunting, forum lain memetakan desa mana yang masuk kategori kering kritis. Padahal jika kedua peta ini ditumpang tindihkan, layak diduga akan muncul irisan yang signifikan: dusun-dusun dengan krisis air paling parah patut dicurigai juga menyumbang kasus stunting yang lebih tinggi. Sejauh ini, tidak ada mekanisme yang secara eksplisit menyandingkan kedua data tersebut sebagai dasar penentuan prioritas, dan sejujurnya, itu justru inti persoalannya. Tidak ada publikasi resmi di tingkat desa maupun puskesmas di Sampang yang pernah mempertemukan kedua angka ini. Ketiadaan data itu sendiri adalah bukti bahwa dua sektor yang seharusnya saling bicara, selama ini bekerja dalam sunyi masing-masing.

Bentuk paling sederhana dari penyandingan ini adalah Peta Risiko Gizi Musiman: dokumen tahunan tingkat desa yang menggabungkan empat lapis data, yaitu hasil pencatatan Posyandu, status kekeringan dari BPBD, kondisi akses air bersih per dusun, dan daftar keluarga berisiko stunting. Puskesmas, sebagai koordinator ILP, adalah pihak paling logis untuk menyusun dan memperbarui peta ini setiap menjelang musim kemarau, karena mereka sudah memegang data kesehatan sekaligus terhubung dengan jaringan Posyandu di wilayah kerjanya. Peta itu kemudian dilampirkan sebagai dokumen wajib dalam RKP Desa, sehingga prioritas intervensi bergerak mengikuti kondisi lapangan yang berubah tiap musim, bukan sekadar mengacu pada angka stunting tahunan yang sudah telat setahun.

Rembuk Stunting semestinya tidak lagi hanya diisi oleh kader Posyandu dan bidan desa, tapi juga melibatkan perwakilan BPBD dan Puskesmas, dengan Peta Risiko Gizi Musiman sebagai bahan pembahasan utama. Dengan begitu, keputusan soal dropping air bersih dan keputusan soal program gizi lahir dari satu forum yang sama, bukan dari dua rapat yang tidak pernah saling menyapa. Desa yang masuk kategori kering kritis tahun ini, misalnya, semestinya otomatis menjadi prioritas dalam penguatan Posyandu dan edukasi MPASI berbasis air terbatas, bukan menunggu giliran normal seperti desa lain.

Langkah ini sejalan dengan arah yang sudah dirintis lewat Integrasi Layanan Primer dan Gerakan Posyandu Aktif yang digulirkan Pemkab Sampang. Tinggal soal keberanian menyandingkan dua data yang selama ini dibiarkan berjalan sendiri-sendiri.

Momentum yang Tidak Boleh Terlewat

Lonjakan angka stunting di Sampang semestinya menjadi alarm, bukan sekadar catatan statistik dalam laporan tahunan. Program nasional seperti Cek Kesehatan Gratis dan revitalisasi rumah sakit yang tengah digalakkan pemerintah pusat, akan kehilangan makna jika tidak dibarengi penguatan layanan primer di tingkat desa, tempat sebagian besar ibu hamil dan balita pertama kali bersentuhan dengan sistem kesehatan.

Pos Posyandu di dusun pesisir Sampang itu, dengan segala keterbatasannya, sebenarnya adalah miniatur dari pertaruhan besar bangsa ini. Jika kader-kadernya diberdayakan, jika desa mengalokasikan anggaran secara serius, jika data yang dikumpulkan benar-benar dipakai untuk mengambil keputusan, bukan tidak mungkin tren kenaikan stunting di Sampang bisa dibalik seperti yang terjadi di level nasional.

Namun jika semua itu hanya berhenti di seremoni pencanangan gerakan, angka 18,5 persen hari ini bisa jadi baru permulaan dari kenaikan yang lebih dalam. Sejarah tidak akan mencatat berapa banyak spanduk Gerakan Stunting yang terpasang di pendopo kabupaten tahun ini. Di meja timbang sederhana itulah, di antara buku KIA yang lusuh dan tangis balita yang menunggu giliran, sesungguhnya masa depan Sampang sedang diputuskan.