6 hours ago
3
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Para pakar hubungan internasional menilai dunia tengah memasuki fase ketidakpastian yang kian kompleks, ditandai melemahnya efektivitas institusi global dan meningkatnya rivalitas kekuatan besar. Kondisi ini mendorong negara-negara kekuatan menengah (middle powers) untuk mengambil peran lebih aktif.
Co-Founder Pendulum Geopolitical Advisory di Pendulum Group, Jonathan Berkshire Miller, mengatakan berbagai negara memiliki interpretasi berbeda terhadap dinamika global saat ini. Menurutnya, perdebatan global kerap terlalu terfokus pada Amerika Serikat dan figur seperti Donald Trump, padahal tantangan terhadap sistem internasional telah muncul jauh sebelum era tersebut. Ia menilai terdapat rasa frustrasi yang berkembang terhadap institusi global yang dinilai belum memadai dalam merespons berbagai krisis.
“Amerika Serikat adalah sebuah tantangan dan ada masalah yang harus kita tangani, tetapi ini bukan sepenuhnya tentang Amerika Serikat. Bukan hanya Amerika Serikat yang memicu tantangan-tantangan tersebut,” katanya dalam Middle Powers Conference yang digelar Foreign Policy Community of Indonesia pada Selasa (14/4/2026).
Ia menambahkan, selama ini banyak negara kekuatan menengah menggantungkan harapan pada sistem multilateral seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa dan NATO, serta kepemimpinan Amerika Serikat, untuk mengatasi persoalan global. Namun, kondisi saat ini menunjukkan perlunya pendekatan baru yang lebih mandiri.
Miller menekankan negara-negara kekuatan menengah perlu lebih proaktif, baik dalam diplomasi, penguatan pertahanan, maupun melalui keterlibatan sektor swasta. Ia mencontohkan pendekatan Kanada yang terinspirasi dari Jepang dalam mendorong konsep Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka, yang menekankan pentingnya menjaga aturan, norma, jalur komunikasi laut, dan perdagangan terbuka.
Menurut dia, perubahan global tidak berarti dunia bergerak menuju “hukum rimba”, melainkan menuntut cara baru untuk mempertahankan tatanan internasional. Ia mencatat pandangan ini juga sejalan dengan pernyataan Menteri Pertahanan Jepang Shinjiro Koizumi dalam Munich Security Conference yang menyebut fondasi tatanan global tengah diuji oleh realitas di lapangan.
Sementara itu, Profesor Emeritus Yonsei University sekaligus mantan penasihat khusus Presiden Korea Selatan bidang hubungan luar negeri dan keamanan nasional, Moon Chung-in, menyoroti dilema strategis yang dihadapi negaranya sebagai contoh nyata tantangan yang dihadapi kekuatan menengah.
Ia mengatakan ancaman dari Korea Utara tetap menjadi prioritas utama bagi Korea Selatan, bahkan lebih penting dibandingkan konflik di kawasan lain. Namun, di saat yang sama, Seoul juga menghadapi tekanan dari rivalitas antara Amerika Serikat dan China.
“Kita menghadapi dilema mendasar antara ketergantungan keamanan pada Amerika Serikat dan kemitraan perdagangan yang kooperatif dengan China,” ujarnya.
Moon menjelaskan secara historis Amerika Serikat berperan sebagai pelindung Korea Selatan selama Perang Dingin dan berkontribusi pada pembangunan demokrasi serta ekonomi pasar bebas. Namun, saat ini kepercayaan terhadap Washington mulai berubah.
“Kita tidak bisa mengandalkan Amerika Serikat seperti yang kita lakukan di masa lalu,” katanya.
Menurut dia, kondisi tersebut memicu perdebatan internal yang intens di Korea Selatan. Sebagian kalangan mendorong penyelarasan penuh dengan Amerika Serikat, termasuk bergabung dalam inisiatif seperti Quad dan kerangka ekonomi Indo-Pasifik.
