9 hours ago
5
REPUBLIKA.CO.ID, KOTA BIMA, – Pemerintah Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, berhasil meningkatkan jumlah inovasi daerah yang diajukan untuk penilaian Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tahun 2026. Total terdapat 291 inovasi yang disubmit, meningkat signifikan sebesar 24,4 persen dibandingkan tahun 2025 yang hanya mencapai 234 inovasi.
Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kota Bima, Arif Roesman Effendy, mengungkapkan bahwa lonjakan ini merupakan buah dari pendampingan intensif yang dilakukan timnya. Pendampingan menyasar berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) dan unit pelayanan publik selama hampir tiga bulan.
"Setelah seluruh inovasi berhasil kita submit, selanjutnya kita menunggu proses penilaian dari Kemendagri. Yang dinilai bukan hanya kuantitas, tetapi juga kualitas inovasi," kata Arif kepada ANTARA di Kota Bima, Selasa.
Pendampingan Intensif Dorong Peningkatan
Arif menjelaskan, pendampingan dilakukan Tim Pendamping Inovasi BRIDA Kota Bima sejak 3 Juni hingga 31 Agustus 2026. Kegiatan ini menyasar berbagai lini, termasuk OPD, sekolah, rumah sakit umum daerah (RSUD), laboratorium kesehatan daerah (Labkesda), puskesmas, dan kelurahan.
Proses pendampingan mencakup identifikasi inovasi, penyusunan profil, pemenuhan dokumen pendukung, penguatan bukti atau eviden, hingga proses pengajuan melalui sistem penilaian Kemendagri. Dari total 291 inovasi, sebanyak 61 inovasi berasal dari OPD, 218 dari sekolah, dan 12 inovasi lainnya berasal dari puskesmas, Labkesda, serta kelurahan.
Peningkatan ini juga menandai perluasan sebaran inovasi. Pada tahun 2025, sebanyak 215 dari 234 inovasi atau 91,9 persen masih didominasi oleh sektor pendidikan. "Perubahan ini menunjukkan inovasi mulai menjadi bagian dari budaya kerja perangkat daerah dan unit pelayanan publik," ujar Arif.
Dominasi Sektor Pendidikan dan Kematangan Inovasi
Pada tahun 2026, seluruh enam urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar telah memiliki inovasi. Keenam urusan tersebut meliputi pendidikan, kesehatan, sosial, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, pekerjaan umum dan penataan ruang, serta perumahan rakyat dan kawasan permukiman.
Urusan pendidikan masih mendominasi dengan 211 inovasi atau 72,5 persen. Disusul kemudian oleh urusan kesehatan dengan 32 inovasi (11 persen), sosial 14 inovasi (4,8 persen), ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat enam inovasi (2,1 persen), pekerjaan umum dan penataan ruang empat inovasi (1,4 persen), serta perumahan rakyat dan kawasan permukiman dua inovasi (0,7 persen).
Selain kuantitas, BRIDA Kota Bima mencatat rata-rata indeks kematangan 291 inovasi tersebut mencapai 97,32, yang masuk dalam kategori sangat matang. Sebanyak 125 inovasi atau 42,96 persen di antaranya bahkan mencapai tingkat kematangan 100 atau lebih. Adapun 166 inovasi lainnya tersebar pada kategori belum matang, mulai matang, cukup matang, matang, dan sangat matang.
Arif menegaskan bahwa pendampingan tidak hanya diarahkan untuk memenuhi jumlah pengajuan, tetapi juga memperkuat bukti implementasi, manfaat, dampak, dan keberlanjutan inovasi. "Inovasi membutuhkan komitmen, keberanian, dan konsistensi untuk mengubah cara kerja menjadi lebih baik," katanya.
Setelah seluruh inovasi diajukan, Pemkot Bima kini menunggu proses penilaian oleh Kemendagri. Hasil penilaian tersebut akan menentukan capaian inovasi daerah Kota Bima pada 2026. Arif berharap inovasi yang dikembangkan tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga memberikan manfaat dan dampak nyata bagi masyarakat.
Konten ini diolah dengan bantuan AI.
sumber : antara
