Harta Karun Timur Tengah Rp85.000 T Terancam Menguap Terbakar Perang

Jakarta, CNBC Indonesia- Selama beberapa tahun terakhir, negara-negara Teluk menjadi pemain besar di pasar investasi global.

Melansir The Economist, dana kekayaan negara milik enam anggota Gulf Co-operation Council (GCC) Gulf Cooperation Council yang terdiri dari Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, dan United Arab Emirates mengelola aset lebih dari US$5 triliun atau sekitar Rp85.000 triliun (US$1=Rp 17.125). Nilai itu melonjak dari US$3 triliun pada 2021.

Sejak 2021, mereka telah menggelontorkan lebih dari US$430 miliar ke berbagai sektor dunia, mulai dari kecerdasan buatan, private credit, properti, infrastruktur, hingga klub sepak bola elite.

Arus uang itu selama ini menjadi mesin transformasi kawasan. Negara-negara penghasil minyak sedang berusaha membeli masa depan ketika era bahan bakar fosil perlahan menurun. Karena itu, dana-dana tersebut masuk ke startup AI, pusat data, energi terbarukan, logistik, pelabuhan, tambang mineral kritis, hingga lahan pangan di Afrika dan Asia. Strateginya jelas: pendapatan minyak hari ini diputar agar ekonomi tetap hidup saat sumur mulai kehilangan dominal.

Namun serangan balasan Iran ke sekutu Amerika Serikat di kawasan disebut telah merusak infrastruktur minyak dan gas senilai US$25 miliar.

Selain biaya perbaikan, negara-negara Teluk diperkirakan perlu menambah US$30 miliar-50 miliar untuk pembangunan jalur pipa baru guna mengurangi ketergantungan pada Strait of Hormuz. Jalur ini sangat vital karena menjadi nadi ekspor energi dunia.

Di saat bersamaan, belanja pertahanan ikut naik. Persediaan rudal pencegat, amunisi, sistem pertahanan udara, dan kesiapan militer harus diperkuat. Ketika ekonomi domestik melambat akibat gangguan perdagangan dan ekspor energi, kebutuhan dana negara otomatis membengkak. Dubai bahkan telah mengumumkan paket stimulus bagi dunia usaha.

Dalam situasi seperti ini, sovereign wealth fund hampir pasti menjadi kas darurat negara. Saat pandemi, Abu Dhabi Investment Authority pernah menarik US$24 miliar dari portofolionya. Kuwait Investment Authority menarik US$25 miliar.

Dana dari United Arab Emirates dan Qatar juga menyuntik maskapai nasional sekitar US$4 miliar. Artinya, ketika negara tertekan, portofolio global akan dipanggil pulang.

Masalahnya, struktur investasi mereka kini jauh lebih rumit dibanding masa lalu. Lima tahun terakhir, banyak dana Teluk masuk ke aset tidak likuid.

Entitas dari United Arab Emirates dan Saudi Arabia menanam hampir US$140 miliar di properti dan infrastruktur, sekitar US$80 miliar di private credit, serta puluhan miliar dolar ke startup AI dan pusat data. Aset seperti ini tidak mudah dijual cepat. Jika dipaksa dilepas, harganya bisa jatuh.

Sebagian investasi juga terkait agenda geopolitik. Uni Emirat Arab memiliki kepemilikan di tambang dan lahan pertanian beberapa negara Afrika. Public Investment Fund milik Arab Saudi membiayai bisnis tambang di Brazil dan sektor pertanian di Asia Tenggara. Investasi seperti itu biasanya lahir dari hubungan antarnegara, sehingga sulit dibatalkan hanya karena kebutuhan kas jangka pendek.

Tekanan berikutnya datang dari proyek ambisius di dalam negeri. Mubadala membiayai ekspansi kawasan finansial Al Maryah Island dan perusahaan energi hijau Masdar. Ketika perang menurunkan lalu lintas penerbangan, pariwisata, dan minat investor asing, arus kas dari bandara, hotel mewah, properti, hingga maskapai ikut terpukul. Dividen yang biasa mengalir ke sovereign wealth fund ikut mengecil.

Di Arab Saudi, tekanan itu menyentuh megaproyek nasional. Pembangunan Mukaab dikabarkan sempat dihentikan pada Januari. Kontrak untuk proyek Trojena dan The Line juga mulai dipangkas. Jika perlambatan berlanjut, nilai investasi dana negara berpotensi diturunkan dan target diversifikasi ekonomi mundur.

Perang membuat dana kekayaan Teluk menghadapi pilihan sulit. Uang yang sebelumnya dipakai membeli masa depan kini harus dialihkan untuk memperbaiki ekonomi lama, kilang, pipa, pertahanan, dan stabilitas fiskal.

CNBC Indonesia

(emb/emb)

Add as a preferred
source on Google