3 hours ago
1
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar ekonomi energi Universitas Padjadjaran (Unpad) Yayan Satyaki memproyeksikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax turun secara bertahap dari Rp 16.250 per liter pada Juni 2026 menuju kisaran Rp 12.100–Rp 13.500 per liter pada Desember 2026.
“Ruang penurunan harga BBM nonsubsidi sudah terbuka. Dexlite dan Pertamina Dex sudah turun,” ujar Yayan di Jakarta, Sabtu (20/6/2026).
Ia memproyeksikan harga Pertamax turun ke level Rp 15.228 per liter pada Juli, kemudian Rp 14.557 per liter pada Agustus, Rp 14.112 per liter pada September, Rp 13.814 per liter pada Oktober, Rp 13.614 per liter pada November, lalu Rp 13.479 per liter pada Desember.
Proyeksi tersebut dibuat dengan memperkirakan Indonesian Crude Price (ICP) berangsur turun menuju level 90,6 dolar AS per barel pada Desember 2026 dan kurs rupiah yang berangsur menguat dari Rp 17.927 menjadi Rp 16.959 per dolar AS pada Desember 2026.
Lebih lanjut, Yayan menyampaikan dinamika konflik antara Amerika Serikat (AS), Israel, dan Iran memang masih dinamis. Harga minyak mentah Brent sempat menyentuh 117 dolar AS per barel pada April, lalu terkoreksi cepat ke kisaran 78 dolar AS per barel setelah kerangka damai AS-Iran yang semula akan ditandatangani di Swiss pada Jumat (19/6/2026).
Kemudian, harga minyak mentah Brent naik kembali di atas 80 dolar AS per barel pada Jumat (19/6/2026), seiring investor mempertimbangkan meningkatnya risiko geopolitik setelah dibatalkannya perundingan yang direncanakan antara Amerika Serikat dan Iran, serta serangan baru Israel di Lebanon.
Harga minyak mentah dunia turut memengaruhi harga minyak mentah rata-rata Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) yang digunakan untuk menentukan harga BBM nonsubsidi. Dalam APBN 2026, asumsi makro mematok ICP berada di level 70 dolar AS per barel.
“Rekomendasi saya, pemerintah perlu menyiapkan simulasi skenario, misalkan ICP 70–90 dolar AS per barel, karena ketidakpastian regime jauh lebih besar daripada error statistik biasa,” kata Yayan.
Meskipun demikian, ia meyakini bantalan fiskal Indonesia masih cukup kuat untuk menghadapi skenario penutupan kembali Selat Hormuz, meski akan banyak porsi yang terpakai.
Ia memaparkan pemerintah memiliki bantalan SAL (Saldo Anggaran Lebih) sekitar Rp 420 triliun dan menjaga defisit di kisaran 2,9 persen. Dengan rata-rata ICP di level 90 dolar AS per barel, akan terjadi pelebaran defisit sekitar Rp 136 triliun.
Sementara itu, dengan asumsi penutupan ulang Selat Hormuz yang menyebabkan rata-rata ICP berada di level 100 dolar AS per barel, akan terjadi pelebaran defisit sekitar Rp 204 triliun.
“Artinya, SAL Rp 420 triliun masih dapat menutup skenario penutupan ulang tanpa memotong belanja, tetapi sebagai asuransi sekali pakai, bukan solusi struktural,” kata Yayan.
sumber : Antara
