2 hours ago
1
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Gizi Nasional (BGN) menutup sementara 492 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di wilayah Sumatra per 9 Maret 2026. Langkah itu dilakukan lantaran ratusan SPPG tersebut belum mengurus sertifikat laik higiene dan sanitasi (SLHS) yang menjadi prasyarat berdirinya Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG).
Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah I, Harjito, mengatakan keputusan itu dilakukan sebagai langkah penegakan standar keamanan dan kelayakan dapur dalam pelaksanaan program MBG. Pasalnya, seluruh SPPG yang telah beroperasi diwajibkan memenuhi standar higiene dan sanitasi, termasuk melalui proses pendaftaran dan verifikasi SLHS di dinas kesehatan setempat.
"Suspend ini merupakan langkah korektif agar seluruh dapur yang beroperasi benar-benar memenuhi standar kesehatan dan keamanan pangan," kata dia melalui keterangan resmi, Sabtu (7/3/2026).
Harjito mengatakan, ketentuan tersebut berlaku bagi dapur yang telah beroperasi lebih dari 30 hari namun belum melakukan pendaftaran SLHS. Menurut dia, pihaknya telah memberikan kesempatan bagi seluruh SPPG untuk segera melengkapi kewajiban administrasi dan standar sanitasi.
"Setelah proses pendaftaran dan verifikasi selesai, operasional dapat kembali dibuka," ujar dia.
Berdasarkan data BGN per 7 Maret 2026 pukul 11.00 WIB, terdapat 492 SPPG di wilayah Sumatra yang belum mendaftarkan SLHS. Jumlah tersebut merupakan akumulasi laporan dari Koordinator Regional wilayah Sumatra yang melakukan pemantauan langsung terhadap operasional dapur MBG di masing-masing provinsi.
Provinsi dengan jumlah SPPG belum mendaftar SLHS terbanyak berada di Sumatra Utara dengan 252 dapur, disusul Lampung 77 dapur, Aceh 76 dapur, Sumatra Barat 69 dapur, Riau 9 dapur, Kepulauan Riau lima dapur, dan Bengkulu empat dapur. Sementara Jambi, Sumatera Selatan, dan Kepulauan Bangka Belitung, tercatat tidak memiliki dapur yang belum mendaftar.
Harjito menambahkan, kebijakan itu juga menjadi bagian dari upaya penguatan pengawasan kualitas layanan dalam program MBG yang menyasar pemenuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah. "Program ini menyangkut kesehatan masyarakat, sehingga standar keamanan pangan tidak boleh ditawar," kata dia.
Harjito mengimbau seluruh pengelola SPPG yang terdampak untuk segera berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat guna mempercepat proses pendaftaran SLHS. Ia berharap para pengelola SPPG dapat segera melengkapi persyaratan yang dibutuhkan agar layanan dapat kembali berjalan.
