6 hours ago
3
REPUBLIKA.CO.ID, GAZA – Faksi-faksi perlawanan Palestina mengatakan mereka menolak kehadiran militer asing atau pangkalan internasional di Jalur Gaza. Menurut mereka, rencana yang dilayangkan Presiden AS Donald Trump itu merupakan pelanggaran langsung terhadap kedaulatan nasional Palestina.
Penolakan ini seiring muncul kabar bahwa Israel akan memanfaatkan pasukan stabilitas internasional (ISF) di Jalur Gaza untuk menumpas faksi-faksi perlawanan dan melucuti senjata mereka. Selain itu, bocoran rencana militer AS juga mengindikasikan pasukan internasional akan bekerja bersama Israel mengamankan dan membangun sebagian Jalur Gaza.
Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan pada Ahad malam, faksi-faksi tersebut mengkritik rancangan resolusi AS yang akan diputuskan Senin waktu AS di Dewan Keamanan PBB. Mereka mengatakan bahwa hal tersebut berbahaya karena membuka jalan bagi dominasi asing dalam pengambilan keputusan nasional Palestina.
Aljazirah melansir bahwa faksi-faksi tersebut menambahkan bahwa rancangan resolusi tersebut mengubah pengelolaan dan rekonstruksi Jalur Gaza menjadi sebuah badan supranasional internasional, sehingga menghilangkan hak warga Palestina untuk mengatur urusan mereka sendiri. Mereka juga menekankan bahwa rancangan resolusi untuk membentuk kekuatan internasional di Jalur Gaza berupaya untuk memaksakan perwalian internasional di Gaza dan memberikan visi yang bias.
Faksi dan kekuatan Palestina menekankan bahwa setiap upaya kemanusiaan harus dikelola melalui lembaga-lembaga Palestina terkait di bawah pengawasan PBB. Pernyataan tersebut menolak klausul apa pun yang berkaitan dengan perlucutan senjata di Gaza atau pelanggaran hak rakyat Palestina untuk melawan, dan menekankan bahwa setiap diskusi mengenai senjata harus tetap menjadi masalah nasional dan terkait dengan proses politik yang menjamin berakhirnya pendudukan.
Latihan Pilar Perkasa yang digelar kesatuan faksi perlawanan Palestina di Gaza pada September 2023.
Pada saat yang sama, faksi dan kekuatan Palestina menyerukan mekanisme internasional untuk meminta pertanggungjawaban Israel atas pelanggaran yang dilakukannya dan membuat penduduknya kelaparan dengan mengendalikan penyeberangan.
Sebelumnya pada Ahad malam, juru bicara Hamas Hazem Qassem mengatakan bahwa amandemen rancangan resolusi AS yang akan diajukan ke Dewan Keamanan tidak mendukung stabilitas situasi di Jalur Gaza, dan memperingatkan bahwa rancangan ini menggantikan pendudukan Israel dengan jenis perwalian yang berbeda.
Qassem mengkonfirmasi kepada Aljazirah bahwa amandemen terhadap proyek tersebut memberikan perwalian kepada entitas non-Palestina atas realitas internal Palestina dalam hal pemerintahan dan keamanan, selain campur tangan dalam urusan dalam negeri tanpa menunggu pengaturan yang diprakarsai sendiri oleh Palestina.
Menurut juru bicara Hamas, alternatifnya adalah mengeluarkan resolusi PBB yang memperkuat gencatan senjata dan pasukan penjaga perdamaian internasional di Gaza.
Dia menekankan perlunya proyek tersebut menyatakan dengan jelas misi pasukan ini, yaitu untuk menahan dan memisahkan tentara pendudukan dari warga sipil yang terkepung di Gaza, dan untuk mempertahankan gencatan senjata.
