3 hours ago
2
Kandidat walikota New York City dari Partai Demokrat Zohran Mamdani berbicara di Pusat Kebudayaan Islam masjid Bronx di New York pada Jumat, 24 Oktober 2025.
REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK— Sementara Wali Kota New York terpilih, Zohran Mamdani, sibuk mempersiapkan masa transisi sebelum resmi menjabat pada 1 Januari mendatang, spekulasi tentang implementasi janji-janji kampanyenya yang membuatnya meraih kemenangan bersejarah dan menjadi Muslim pertama yang memimpin kota terbesar di Amerika Serikat semakin meningkat.
Dalam program pemilunya, Mamdani (34) fokus pada upaya membuat kehidupan di kota ini terjangkau bagi semua penduduknya dan menjanjikan program-program sosial yang ambisius, seperti perawatan kesehatan anak yang komprehensif dan penyediaan perumahan dengan harga terjangkau, serta transportasi umum gratis.
Untuk mendanai program pemilu yang ambisius tersebut, Mamdani, yang mengidentifikasi dirinya sebagai sosialis demokrat, bertaruh pada peningkatan pajak perusahaan dan pemilik pendapatan tertinggi di Kota New York.
Namun, hal ini tidak semudah itu dalam kenyataannya dan Mamdani mungkin akan menghadapi beberapa tantangan dalam hal pendanaan.
Hal ini karena banyak dari usulannya sangat bergantung pada persetujuan legislatif negara bagian dan Gubernur Kathy Hochul, yang berencana mencalonkan diri kembali pada 2026.
Zohran Mamdani memulai tugasnya di saat New York, menurut perkiraan Kantor Pengawas Keuangan kota, menghadapi defisit miliaran dolar, ditambah dengan dampak yang akan segera terasa dari pemotongan anggaran federal yang disetujui dalam RUU pajak.
Hal tersebut akan membebani kota dan negara bagian dengan biaya baru guna membiayai program perawatan kesehatan dan bantuan pangan.
Di sisi lain, tidak dapat dikesampingkan bahwa anggaran kota akan terpengaruh jika Presiden Donald Trump benar-benar melaksanakan ancamannya untuk menahan miliaran dolar dana federal untuk kota New York jika Mamdani menang.
Pajak perusahaan serta orang kaya
Untuk mendanai janji-janji pemilunya, Zahran Mamdani mengusulkan untuk menaikkan tarif pajak perusahaan di negara bagian tersebut dari 7,25 persen menjadi 11,5 persen.
