36 minutes ago
1
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA, JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta mengingatkan keterbatasan fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 tidak boleh menghambat pembangunan yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI diminta memprioritaskan program yang memiliki dampak langsung bagi warga di tengah ruang anggaran yang semakin terbatas.
Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike mengatakan, keterbatasan fiskal harus disikapi dengan menetapkan skala prioritas yang jelas, terutama pada sektor infrastruktur dasar seperti jalan lingkungan, saluran air, trotoar, jembatan penyeberangan orang (JPO), dan pengendalian banjir.
"Memang dengan keterbatasan fiskal yang ada, Dinas Bina Marga dan Dinas Sumber Daya Air harus benar-benar memprioritaskan program yang paling berdampak bagi masyarakat," kata Yuke usai pembahasan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) di Jakarta, Jumat (24/7).
Menurut Yuke, pembahasan KUA-PPAS menjadi tahap penting untuk memastikan alokasi anggaran diarahkan pada kebutuhan yang paling mendesak. Ia menegaskan aspirasi masyarakat yang dihimpun anggota DPRD saat masa reses harus menjadi salah satu acuan utama dalam menentukan program pembangunan tahun depan.
Sebagai anggota DPRD dari daerah pemilihan Jakarta Selatan, Yuke mengatakan mayoritas keluhan warga masih berkaitan dengan kerusakan jalan lingkungan, saluran drainase, hingga infrastruktur dasar yang menjadi kewenangan Dinas Bina Marga dan Dinas Sumber Daya Air (SDA).
Karena itu, Komisi D meminta perangkat daerah menyampaikan secara terbuka apabila terdapat keterbatasan anggaran yang menyebabkan usulan masyarakat belum dapat diakomodasi. Dengan begitu, DPRD dapat mencari solusi melalui pembahasan di Badan Anggaran (Banggar).
"Komisi D meminta perangkat daerah menyampaikan secara terbuka apabila terdapat kendala anggaran yang menyebabkan usulan masyarakat belum dapat diakomodasi. Dengan begitu, DPRD dapat membahas kemungkinan penyesuaian anggaran dalam pembahasan di Badan Anggaran (Banggar)," ujarnya.
Yuke mengungkapkan alokasi anggaran untuk Suku Dinas (Sudin) pada APBD 2027 mengalami penurunan dibandingkan tahun anggaran 2026. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena kebutuhan penanganan jalan lingkungan, saluran air, serta pemeliharaan infrastruktur dasar di berbagai wilayah Jakarta masih cukup tinggi.
Ia meminta perhitungan kebutuhan anggaran dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan luas wilayah, jumlah pengaduan masyarakat, serta tingkat urgensi persoalan di lapangan. Menurutnya, pendekatan tersebut akan membuat penggunaan anggaran menjadi lebih efektif dan tepat sasaran.
sumber : Antara
