7 hours ago
6
REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG — Kepala Ombudsman RI Provinsi Jawa Tengah (Jateng), Siti Farida, mengungkapkan, sebelum terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK, pihaknya pernah memberikan peringatan kepada Bupati Pemalang Anom Widyantoro soal isu konflik kepentingan yang melibatkannya. Hal itu terkait keputusan Anom mengangkat istrinya, Noor Faizah Maenofie, sebagai anggota Dewan Pengawas RSUD dr M Ashari Pemalang.
Siti mengatakan, peringatan soal konflik kepentingan tersebut disampaikan kepada Anom pada 2026. “Secara khusus kami pernah menyampaikan potensi konflik kepentingan terkait pengangkatan dewan pengawas RSUD yang itu padahal adalah istri Bupati. Kami secara tegas mengatakan ini ada potensi konflik kepentingan” ucap Siti ketika diwawancara, Rabu (29/7/2026).
Dia menambahkan konflik kepentingan merupakan bentuk maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. “Maladministrasi adalah hulunya dari korupsi,” ujarnya.
Siti menerangkan, pada 2025, Ombudsman Jateng sempat melakukan penilaian pelayanan publik di 15 kabupaten/kota di Jateng, termasuk Pemalang. Khusus Pemalang, dia mengakui, terdapat kesenjangan pada hasilnya, yakni antara penilaian internal dan penilaian masyarakat. Masyarakat Pemalang, kata Siti, memang memberikan banyak catatan terhadap pelayanan publik di sana.
“Untuk Pemalang sendiri, hasilnya pada 2025 memang belum mencapai sangat baik atau tidak optimal,” kata Siti.
Menurut Siti, pada 2024, hasil penilaian pelayanan publik di Pemalang cukup baik. Namun kala itu Ombudsman Jateng belum memasukkan indikator kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan proses asesmen. “Begitu ditambahkan indikator kepercayaan masyarakat, rata-rata tadi, ada gap atau ada penurunan, termasuk dari Pemalang,” ucapnya.
Dia mengatakan, dari 2025 hingga 2026, Ombudsman Jateng juga telah menampung laporan atau aduan masyarakat terkait dugaan maladministrasi pelayanan publik di Pemalang. “Selalu kami sampaikan bahwa maladministrasi adalah pintu menuju terjadinya korupsi,” ujar Siti.
KPK melakukan OTT terhadap Bupati Pemalang Anom Widyantoro pada Selasa (28/7/2026) malam. Dalam kasus tersebut, KPK turut menangkap 20 orang lainnya. Ke-21 orang itu diciduk di tiga lokasi terpisah, yakni Jakarta, Pemalang, dan Purworejo. Anom termasuk dalam lima orang yang diamankan KPK di Jakarta.
Menurut KPK, OTT tersebut berkaitan dengan pelaksanaan proyek-proyek di Kabupaten Pemalang. Selain itu, terdapat pula dugaan soal praktik jual beli jabatan.
Sebelum Anom, sudah terdapat empat bupati di Jateng yang terjerat OTT KPK. Mereka adalah Bupati Pati Sudewo, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman, dan Bupati Sukoharjo Etik Suryani.
