5 hours ago
2
CNN Indonesia
Sabtu, 17 Mei 2025 18:15 WIB
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi membongkar kasus dugaan pelecehan seksual oleh ayah kandung, kakek, hingga guru ngaji di Jawa Barat. (CNN Indonesia/Patricia Diah)
Jakarta, CNN Indonesia --
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi membongkar kasus dugaan pelecehan seksual oleh ayah kandung, kakek, hingga guru ngaji di Jawa Barat.
Hal tersebut diungkap Dedi untuk merespons kritik yang dilayangkan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) terkait program mengirim siswa nakal ke barak militer.
Dalam keterangan video di Instagram, Dedi mengklaim hampir setiap hari ia menerima laporan mengenai kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh orang-orang terdekat korban, mulai dari ayah, kakek, hingga guru ngaji.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Hampir setiap hari saya mendapat laporan dan saya bekerja sama dengan para Kapolres, Kapolres dari seluruh Provinsi Jawa Barat, didukung oleh Kapolda Metro, Kapolda Jawa Barat, untuk melakukan tindakan penyelidikan, penyidikan, bahkan penangkapan terhadap orang-orang yang melakukan pelecehan seksual kepada anak-anak kita yang di bawah umur, yang saya tidak pernah cerita dan speak up karena saya harus lindungi mereka," kata Dedi di Instagram, Sabtu (17/5).
Dedi menuturkan anak-anak korban pelecehan seksual ini berusia di bawah 10 hingga 15 tahun. Tindakan keji tersebut terjadi nyaris di setiap kabupaten/kota di Jawa Barat.
"Untuk itu saya mohon KPAI segera turun ke daerah-daerah, gerakkan KPAI daerah-daerahnya untuk memberikan perlindungan. Lakukan langkah-langkah untuk melindungi anak kita," ujar Dedi.
"Mari kita bergandengan bekerja sama untuk melindungi anak Indonesia, anak Indonesia bukan hanya anak di Jakarta tapi di seluruh Indonesia yang perlu dilindungi oleh kita semua," imbuhnya.
Kasus-kasus pelecehan seksual ini dibongkar Dedi sebagai respons atas kritikan KPAI soal program barak militernya di Jawa Barat.
Dedi memulai program pendidikan karakter Panca Waluya yang mendidik anak-anak bermasalah dengan dikirim ke barak militer.
Sebelumnya, Ketua KPAI Ai Maryati Solihah mengatakan pengiriman pelajar ke barak militer berpotensi melanggar hak anak karena tak ada rekomendasi langsung dari psikolog profesional.
Wakil Ketua KPAI Jasra Putra juga menyebut pihaknya mendapati adanya praktik intimidatif dalam pelaksanaan program tersebut, salah satunya ancaman tidak naik kelas bagi anak-anak yang menolak ikut program.
(fra/blq/fra)
