REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membentuk tim pengadaan batu bara kalori sedang untuk mengatasi kendala PT PLN (Persero) dalam memenuhi kebutuhan pembangkit listriknya.
“Dalam rangka pengawasan energi primer agar tidak begini terus, maka kami membentuk tim pengadaan. PLN, Dirjen Minerba, dan BPKP,” ujar Bahlil dalam Rapat Kerja dengan Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2026) lalu.
Bahlil menjelaskan total kebutuhan batu bara bagi PLN mencapai 154 juta metrik ton per tahun. Dari jumlah tersebut, pemerintah memberikan penugasan kepada perusahaan-perusahaan batu bara untuk memenuhi kebutuhan PLN dengan total volume sekitar 190 juta ton.
“Dari 190 juta ton, yang sudah dilakukan konfirmasi sekitar 150–160 juta ton dan sudah dilakukan kontrak sebesar 134 juta ton,” ucap Bahlil.
Dengan kondisi tersebut, dari 154 juta ton batu bara yang dibutuhkan PLN, sebanyak 134 juta ton sudah memiliki kontrak. “Berarti kan tinggal kurang 20 juta ton yang belum dikontrakkan,” ucap Bahlil.
Akan tetapi, Bahlil mengakui PT PLN (Persero) masih terkendala memenuhi kebutuhan batu bara berkalori sedang karena harga jual kepada PLN relatif rendah. “Saya harus akui bahwa PLN dalam 134 juta (ton) itu membutuhkan batu bara yang medium, yang kalorinya agak bagus,” ujar Bahlil.
Sementara itu, lanjut Bahlil, batu bara berkalori sedang semakin terbatas, sedangkan harga jual dari perusahaan batu bara kepada PLN tergolong murah. Perusahaan menjual batu bara kepada PLN dengan mengacu pada harga pemenuhan kebutuhan domestik atau domestic market obligation (DMO) sebesar 70 dolar AS per ton. Sementara itu, Harga Batu Bara Acuan (HBA) periode I Juni 2026 ditetapkan sebesar 121,83 dolar AS per ton.
“Jadi, harga jual ke PLN itu untuk perusahaannya sudah tidak ada. Itulah yang menjadi masalah,” kata Bahlil.
Terkait permasalahan tersebut, Bahlil mengaku telah menerima arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan koordinasi dengan PLN, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) Kementerian ESDM, serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait pemenuhan kebutuhan batu bara PLN.
“Ini (pembentukan tim) agar tidak ada dusta di antara kita. Sudah capek ngomong sana lain, ngomong sini lain, tulis lain, baca lain, bikin lain. Aku tahu ada sesuatu, tetapi udahlah. Kita sama-sama memahami, yang penting kita memberikan pelayanan yang terbaik untuk negara,” kata Bahlil.
sumber : Antara

4 hours ago
2
















































