Jakarta, CNN Indonesia --
Proyek kereta gantung di kawasan Gunung Rinjani, Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) dilaporkan masih terus berjalan.
Terbaru adalah dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) proyek tersebut sudah mendapatkan persetujuan untuk dibahas di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Persetujuan itu dikeluarkan pada Rabu (2/7). Pemprov NTB mengatakan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) tengah dikerjakan.
"Penanaman modal asing (PMA) itu ada di Kementerian Kehutanan bukan provinsi. Tapi ini yang sedang proses," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Eva Dewiyan, Jumat (4/7) dikutip dari detikBali.
Eva mengatakan sejumlah tahapan tengah dikerjakan investor dari mulai amdal, perbaikan akses jalan menuju lokasi proyek, hingga koordinasi teknis lainnya.
"Analisis lingkungan itu yang perlu perbaikan-perbaikan. Kalau pembahasan Amdal itu dengan Kemenhut. Kalau kami di perizinan sifatnya menunggu saja," katanya.
"Kalau ada dokumen, rekomendasi sudah ada baru kami progres izinnya," lanjut Eva.
Terpisah kemudian, Humas PT Indonesia Lombok Resort, Ahui, mengatakan kini pihaknya masih menunggu dari pemerintah pusat soal jadwal pembahasan Amdal atas proyek yang berlokasi di Desa Karang Sidemen, Kecamatan Batukliang Utara, Lombok Tengah tersebut. Dia pun menyanggah pihak investor proyek senilai Rp6,7 triliun itu kabur.
"Ya Amdal sudah disetujui tinggal tunggu pembahasan. Jadi tidak benar kalau kami dibilang kabur. Hoaks itu," tegas Ahui, Selasa (15/7) seperti dikutip dari detikBali.
Pihaknya belum bisa memastikan apakah Amdal tersebut akan disetujui kementerian, karena waktu pembahasan bersama juga belum dipastikan.
"Kami enggak tahu pasti. Kata dari tim kami satu bulan kemudian baru ada info. Mudahan ada info bulan Agustus untuk dibahas," katanya.
Dia bilang apabila amdal disetujui maka investor akan melakukan boring, pengecekan tipografi kawasan hutan, desain jalan, pembangunan basecamp, dan melakukan desain model Kereta Gantung yang direncanakan sepanjang 10 kilometer (km) tersebut.
Ahui mengatakan selain fokus pembahasan Amdal, timnya saat ini tengah mempersiapkan perubahan Izin Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam (IUPJWA) ke Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang diajukan ke Kemenhut.
"Kami tahu di kementerian prosesnya lama. Jadi kami bergerak senyap, nanti kalau sudah terbit Amdal-nya tiba-tiba aja action. Biar langsung kerja," ujarnya.
Ahui mengklaim pengajuan dan pembahasan Amdal tetap melibatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB, masyarakat sekitar, dan kelompok pemerhati lingkungan.
Dia juga menyebut pihaknya telah membayar sewa lahan di Desa Karang Sidemen sebesar Rp5 miliar kepada Pemprov NTB. Dana itu digunakan untuk mendukung pembangunan akses jalan menuju lokasi proyek kereta gantung.
Pada kesempatan itu dia bilang nilai investasi yang sebelumnya Rp2,2 triliun kini meningkat menjadi Rp6,7 triliun karena ada penambahan fasilitas seperti hotel dan sarana pendukung lainnya.
Sebelumnya, Pemprov NTB memastikan proyek pembangunan kereta gantung di kawasan Gunung Rinjani, Desa Karang Sidemen, Kecamatan Batukliang Utara, Lombok Tengah, tetap berjalan. Saat ini, dokumen Amdal tengah dikerjakan.
"Penanaman modal asing (PMA) itu ada di Kementerian Kehutanan bukan provinsi. Tapi ini yang sedang proses," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Eva Dewiyan, Jumat (4/7).
Eva membantah isu soal investor kereta gantung yang kabur. Dia menyebut perwakilan investor sempat datang ke kantor DPMPTSP pada Rabu (11/6/2025) untuk membahas progres proyek tersebut.
"Enggak kabur. Ada pernah ke kantor, mereka sampaikan progres sampai mana. Kan kalau kami tidak bisa intervensi. Memang ada Amdal yang harus dilengkapi katanya," ujar Eva.
Di sisi lain, CNNIndonesia.com belum mendapatkan pernyataan resmi dari KLH maupun Kemenhut terkait proyek kereta gantung di Gunung Rinjani tersebut.
Sebelumnya, wacana pembangunan kereta gantung Rinjani di kawasan Hutan Desa Karang Sidemen ini sempat ditentang para mangku di bawah kaki Gunung Rinjani.
Mangku sekaligus tokoh adat Desa Sembalun Bumbung, Sayyidina Muhammad, mengatakan penolakan pembangunan kereta Gantung Rinjani bukan tanpa dasar. Adanya kereta gantung itu dinilai akan merusak alam Gunung Rinjani.
"Rencana pembangunan ini sangat membuat kami terluka. Kami sangat tidak mengizinkan walaupun itu dipercaya akan berdampak pada efek ekonomi di masyarakat," ujar pria yang kerap disapa Haedi ini kepada detikBali, Selasa (9/1/2024).
Baca berita lengkapnya di sini.
(kid/ugo)