4 hours ago
2
Pesawat tempur F16 melakukan uji coba pendaratan di Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) ruas Jalan Tol Terbanggi Besar–Pematang Panggang–Kayu Agung (Terpeka) di Lampung. (ilustrasi)
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melakukan pertemuan strategis dengan Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Kamis (25/6/2026 lalu. Pertemuan ini menandai langkah baru dalam penguatan sinergi lintas sektor, khususnya memadukan kebijakan pembangunan infrastruktur dan konektivitas nasional dengan aspek pengamanan serta pengendalian wilayah udara nasional.
Menko AHY menegaskan sebagai kementerian koordinator, pihaknya memastikan pembangunan fisik tidak boleh berjalan sendiri-sendiri atau parsial, melainkan harus selaras dengan kepentingan strategis pertahanan dan keamanan bangsa.
“Sinkronisasi lintas sektor adalah kunci utama dalam pembangunan nasional. Kami fokus membahas kebijakan infrastruktur dan konektivitas nasional, serta langkah strategis pengamanan wilayah udara. Hal ini menjadi bagian penting dari upaya menjaga kedaulatan negara, menjamin keselamatan ruang udara, sekaligus mendukung pembangunan infrastruktur transportasi yang terintegrasi,” ujar AHY dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (27/6/2026) lalu.
AHY menjelaskan pembangunan infrastruktur tidak hanya ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mobilitas masyarakat. Lebih dari itu, kebijakan pembangunan wajib dirancang secara terpadu dengan sektor pertahanan guna menghadirkan manfaat yang optimal sekaligus memperkuat posisi strategis negara.
Senada dengan visi tersebut, Menteri Pertahanan Sjamsoeddin menyampaikan pengendalian wilayah udara merupakan elemen krusial dalam menjaga kedaulatan dan keselamatan ruang udara nasional. Kemhan menekankan pentingnya konsep defense supporting economy (pertahanan yang mendukung ekonomi), di mana agenda pertahanan dan pembangunan infrastruktur nasional saling menopang demi menciptakan konektivitas yang aman, tangguh, dan berkelanjutan.
Sebagai komitmen nyata dari pertemuan ini, kedua kementerian sepakat untuk terus berkolaborasi intensif dalam merumuskan kebijakan makro yang saling mendukung.
“Bersama Kementerian Pertahanan, Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan siap terus bersinergi dan berkolaborasi demi integrasi konektivitas yang aman dan berdaulat,” tegas AHY.
Melalui koordinasi yang semakin erat ini, pemerintah optimistis pembangunan infrastruktur nasional ke depan mampu berjalan beriringan dengan agenda pertahanan negara. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat daya saing ekonomi masyarakat sekaligus membentengi kedaulatan wilayah Indonesia.
