2 hours ago
1
Anggota DPRD Jabar dari Fraksi Partai Gerindra, Tina Wiryawati.
REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG — Anggota DPRD Jabar dari Fraksi Partai Gerindra, Tina Wiryawati menilai keputusan Pemprov Jabar yang tidak menaikkan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan langkah yang bijak dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Menurut Tina, di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil serta harga kebutuhan pokok yang masih fluktuatif, kebijakan mempertahankan tarif PKB dapat mencegah bertambahnya tekanan bagi warga, khususnya kalangan menengah ke bawah yang menggantungkan aktivitas harian dan usaha pada kendaraan pribadi.
Ia berpandangan, kebijakan fiskal yang mengutamakan kemampuan masyarakat justru akan mendorong kesadaran dan kedisiplinan dalam membayar pajak. “Ketika tarif pajak tetap terjangkau, masyarakat tidak merasa terbebani sehingga kepatuhan meningkat dan pendapatan daerah tetap bisa dipertahankan,” ujarnya, Jumat (27/2/2026).
Tina juga mendorong agar peningkatan pendapatan daerah dilakukan melalui langkah lain yang tidak memberatkan warga. Misalnya, penguatan digitalisasi layanan Samsat, pembenahan data kendaraan bermotor, serta peningkatan mutu pelayanan agar proses pembayaran pajak semakin mudah dan cepat.
Selain itu, kebijakan tersebut dinilai memberi ruang bagi pelaku UMKM yang memanfaatkan kendaraan roda dua maupun kendaraan niaga ringan untuk operasional usaha. Dengan beban pajak yang tidak berubah, pelaku usaha dapat menjaga efisiensi biaya produksi dan distribusi.
Ia pun mengingatkan pentingnya akuntabilitas dalam penggunaan anggaran daerah, sehingga masyarakat dapat merasakan langsung hasil dari pajak yang dibayarkan, terutama dalam pembangunan infrastruktur dan peningkatan layanan pendidikan.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan komitmennya menjaga stabilitas tarif pajak sejak awal masa kepemimpinannya. Pernyataan tersebut disampaikan di Gedung Sate, Kamis (26/2/26).
