12 hours ago
2
Amalia Zahira, CNBC Indonesia
25 March 2026 16:35
Jakarta, CNBC Indonesia - Kemajuan isu kesetaraan gender di Indonesia dan Malaysia tidak menghapuskan nilai dan norma dasar yang selalu dipegang oleh kedua negara ini.
Sebuah studi global terbaru menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia dan Malaysia masih memegang kuat pandangan tradisional, termasuk soal peran istri dalam rumah tangga.
Mayoritas istri dari kedua negara ini tetap setuju dengan pernyataan bahwa "istri harus patuh kepada suami." Kesimpulan ini lahir dari survei yang dilakukan oleh Ipsos bersama Global Institute for Women's Leadership di King's College London.
Fenomena ini menunjukkan bahwa meski partisipasi perempuan di sektor ekonomi meningkat, norma sosial di tingkat rumah tangga masih bertahan.
Mayoritas Setuju Istri Harus Patuh dan Keputusan Tetap di Tangan Suami
Survei dilakukan terhadap lebih dari 23.000 responden di 29 negara, termasuk Singapura, India, Amerika Serikat, Inggris Raya, dan Brazil tentang peran gender dan pandangan mereka tentang norma-norma. Hasilnya, sebanyak 66% responden di Indonesia dan 60% di Malaysia menyatakan setuju bahwa istri harus selalu menaati suami.
Tak hanya itu, pandangan serupa juga muncul dalam pengambilan keputusan rumah tangga. Sebanyak 67% responden di Indonesia dan 58% di Malaysia menilai bahwa suami seharusnya memiliki keputusan akhir dalam urusan penting keluarga.
Angka ini menjadi yang tertinggi dibandingkan negara lain dalam survei tersebut, menunjukkan kuatnya norma patriarki di kedua negara.
Patriarki sendiri didefinisikan sebagai sistem sosial atau budaya yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama, mendominasi peran kepemimpinan, otoritas moral, dan hak sosial.
Dalam struktur ini, laki-laki sering dianggap superior dan perempuan dinomorduakan. Meski begitu, sistem ini tidak selamanya berjalan demikian.
Peneliti dari Universitas Kebangsaan Malaysia, Mohd Faizal Musa, menyebut temuan ini tidak mengejutkan. Menurutnya, nilai-nilai budaya Timur yang kental, termasuk yang berkaitan dengan ajaran agama islam, masih sangat mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap peran gender.
Namun, ia juga menekankan bahwa dinamika gender di Asia Tenggara tidak bisa disederhanakan hanya sebagai konservatif atau tidak. Dalam konteks tertentu, seperti sistem adat Perpatih pada masyarakat melayu, perempuan justru memiliki posisi yang lebih kuat dalam struktur sosial.
Adat Perpatih adalah sistem adat dan peraturan hidup tradisional yang berasaskan matrilineal (nasab ibu), adat ini bahkan mengutamakan wanita dalam pewarisan harta.
Perempuan Maju di Karir, Tapi Norma Sosial Masih Tertinggal
Di sisi lain, perkembangan positif justru terlihat dalam aspek ekonomi. Pemerintah Indonesia dan Malaysia mendorong peningkatan partisipasi perempuan di dunia kerja.
Indonesia, misalnya, menargetkan tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan mencapai 70% pada 2045, target ini naik dari sekitar 56% pada 2024.
Sementara Malaysia meluncurkan inisiatif nasional untuk membekali setidaknya 100.000 perempuan dengan keterampilan dan peluang kerja hingga 2030, termasuk rencana dukungan kebijakan ramah pengasuhan anak.
Menurut Melissa Yoong dari University of Nottingham Malaysia, kebijakan kesetaraan gender selama ini lebih fokus pada pemberdayaan ekonomi perempuan, namun belum banyak menyentuh perubahan pola pikir terkait relasi gender dan peran laki-laki dalam masyarakat.
Akibatnya muncul kondisi paradoks di mana meskipun perempuan semakin diterima di ruang publik dan profesional, tetapi dalam ranah domestik masih diharapkan tunduk pada struktur tradisional. Kondisi ini semakin memberatkan perempuan yang terpaksa harus menanggung beban pekerjaan yang lebih besar.
Kesetaraan gender pada akses ekonomi menjadi pembuka pintu awal menuju perubahan norma sosial yang lebih dalam, yang hingga kini masih menjadi pekerjaan rumah besar di Indonesia dan Malaysia.
Jepang-Korsel Lebih Progresif, Tapi Backlash Gender Menguat di Asia
Berbeda dengan Indonesia dan Malaysia, mayoritas perempuan di Jepang dan Korea Selatan telah mengubah cara pandang mereka terhadap peran gender di masyarakat.
Meskipun kedua negara tersebut selama ini dikenal memiliki sistem patriarki yang kuat secara politik dan institusional, hanya 7% responden di Jepang dan 9% di Korea Selatan yang setuju bahwa perempuan harus patuh kepada suami.
Meski begitu, ketimpangan gender masih terjadi, termasuk kesenjangan upah dan minimnya perempuan di posisi manajerial.
Peneliti dari North Carolina State University, Kyung Hee Ha, menjelaskan bahwa pandangan individu di kedua negara tersebut sering kali tidak sejalan dengan struktur sosial yang ada. Meskipun masyarakat terpaksa hidup dengan budaya patriarki, mereka tidak tidak selalu menginternalisasi norma patriarki dalam kehidupan pribadi mereka.
Fenomena feminism backlash juga mulai terlihat di berbagai negara Asia. Ketidakpastian ekonomi dan aturan seperti wajib militer membuat sebagian laki-laki merasa tertinggal di tengah perubahan sosial.
Survei menunjukkan 57% laki-laki Gen Z merasa laki-laki kini justru didiskriminasi dalam upaya kesetaraan gender. Persepsi ini diperkuat oleh anggapan bahwa kesetaraan sudah cukup tercapai. Di Singapura, misalnya, 64% responden menilai upaya kesetaraan gender sudah memadai, lebih tinggi dari rata-rata global 52%.
Peneliti menilai, norma maskulinitas yang dibentuk oleh peraturan negara mendorong pandangan bahwa kesetaraan adalah permainan zero-sum, di mana kemajuan perempuan dianggap merugikan laki-laki.
Kemajuan kesetaraan gender yang mengemansipasi perempuan, turut menghilangkan hak istimewa yang selama ini didapatkan oleh laki-laki. Tidak heran jika banyak laki-laki konservatif menyalahkan gerakan feminisme dan menyerukan pengembalian norma gender tradisional.
Akibatnya, perempuan dipandang sebagai ancaman dan kekecewaan lebih sering diarahkan ke perempuan, bukan ke sistem. Hal ini berisiko memperbesar ketegangan hingga kekerasan berbasis gender.
CNBC INDONESIA RESEARCH
[email protected]
(mae/mae)
Add
as a preferred
source on Google
