2 hours ago
2
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta mencatat saat ini ada 607 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang beroperasi di ibu kota. Namun, baru 167 SPPG yang telah memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang, menyatakan SLHS merupakan hal yang wajib dimiliki SPPG. Karena itu, SPPG yang memiliki untuk memproduksi dan mendistribusikan makan bergizi gratis (MBG) harus mendaftar ke dinas kesehatan setempat agar bisa mendapatkan SLHS.
"SLHS itu ada dalam Perpres 115, tentu saja wajib," kata dia saat dikonfirmasi Republika, Selasa (12/5/2026).
Meski begitu, ia menilai, masih terdapat toleransi bagi SPPG yang belum memiliki SLHS. Menurut dia, SPPG bisa tetap beroperasi jika belum memiliki SLHS, asalkan pengelola dapur sudah mendaftar ke dinas kesehatan setempat untuk proses sertifikasi.
"Kan SLHS butuh proses, yang penting mereka sudah mendaftar," kata dia.
Berdasarkan data Pemprov Jakarta per 10 Mei 2026, saat ini terdapat 607 SPPG yang beroperasi di ibu kota. Namun, baru 167 SPPG yang memiliki SLHS. Sementara 440 SPPG lainnya masih belum memiliki SLHS.
Staf Khusus Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Publik, Chico Hakim, menyatakan SPPG yang memiliki SLHS masih sedikit karena banyak unit yang baru beroperasi melayani program MBG. Sementara, penerbitan SLHS memerlukan waktu yang tidak sebentar.
"Angka ini masih terbatas karena banyak SPPG merupakan unit baru yang mulai beroperasi secara bertahap sejak akhir 2025 hingga awal 2026. Proses sertifikasi memerlukan waktu untuk inspeksi lapangan, verifikasi sarana prasarana, dan perbaikan yang diperlukan," kata dia, Senin (11/5/2026).
Ia mengatakan, pihaknya berupaya mempercepat proses sertifikasi secara masif. Pemprov Jakarta berkomitmen mempercepat pencapaian 100 persen SLHS dalam waktu sesingkat mungkin.
"Kami terus berkoordinasi erat dengan BGN dan Kementerian Kesehatan untuk memastikan setiap makanan yang disajikan aman, bergizi, dan higienis," kata dia.
SPPG tak layak
