4 hours ago
1
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pagi yang lembap menyelimuti halaman kantor kehutanan di Jakarta ketika para rimbawan berkumpul memperingati Hari Bakti Rimbawan ke-43. Di tengah suasana yang sarat refleksi tentang hutan, satwa, dan masa depan lingkungan, satu pertanyaan besar kembali mengemuka: bagaimana menjaga taman-taman nasional Indonesia tetap lestari di tengah keterbatasan anggaran negara.
Indonesia memiliki 57 taman nasional yang tersebar dari Sabang hingga Merauke, ruang hidup bagi ribuan spesies flora dan fauna yang sebagian di antaranya tidak ditemukan di tempat lain di dunia. Namun menjaga kawasan-kawasan itu bukan perkara ringan. Selama ini, pengelolaan taman nasional masih sangat bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki mengatakan pemerintah mulai mencari jalan baru agar pengelolaan kawasan konservasi tidak semata bertumpu pada anggaran negara. Salah satu opsi yang tengah dikaji adalah skema pendanaan alternatif, termasuk melalui perdagangan karbon.
Menurut Rohmat, potensi pembiayaan internasional melalui mekanisme karbon dapat menjadi sumber pendanaan yang penting, terutama untuk kegiatan penghijauan seperti afforestation, reforestation, dan revegetation (ARR).
“Kita membutuhkan penggalangan pendanaan alternatif, bukan hanya dari APBN, misalnya dari pendanaan internasional melalui skema perdagangan karbon,” ujarnya setelah mengikuti upacara Hari Bakti Rimbawan di Jakarta.
Langkah tersebut merupakan bagian dari pendekatan baru yang sedang disiapkan pemerintah untuk memperkuat pengelolaan taman nasional. Sebelumnya, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengumumkan pembentukan Satuan Tugas Inovasi Pembiayaan dan Pengelolaan Taman Nasional.
Satgas itu dipimpin oleh Hashim Djojohadikusumo, dengan dukungan sejumlah tokoh, termasuk ekonom Mari Elka Pangestu. Pemerintah berharap pendekatan baru ini dapat membuka peluang pendanaan yang lebih berkelanjutan sekaligus memperkuat tata kelola kawasan konservasi.
Dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Raja Juli menjelaskan bahwa satgas tersebut akan dibentuk melalui keputusan presiden dan instruksi presiden yang segera diterbitkan.
Pemerintah menilai pendekatan pembiayaan yang inovatif diperlukan agar taman nasional tidak hanya berfungsi sebagai kawasan konservasi, tetapi juga mampu menjadi pusat pengembangan ekowisata yang berkelanjutan.
Selama ini, menurut Raja Juli, anggaran yang tersedia untuk pengelolaan taman nasional relatif terbatas. Direktorat Jenderal yang menangani taman nasional bahkan mengelola anggaran yang termasuk paling kecil dibandingkan unit lain di kementerian.
Karena itu, pemerintah mulai mendorong keterlibatan sektor swasta dan berbagai sumber pembiayaan baru. Harapannya, taman nasional di Indonesia dapat berkembang menjadi kawasan konservasi berkelas dunia: hutan tetap terjaga, satwa tetap terlindungi, dan masyarakat sekitar turut merasakan manfaat ekonomi.
sumber : Antara
