Rapor Biru APBD Jabar, IPKD Tembus 87,39 Poin

8 hours ago 4

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar Jabar mencatatkan capaian signifikan dalam tata kelola keuangan daerah. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Jabar kini mencapai angka 87,39, dan menjadi salah satu yang terbaik secara nasional.

Sekda Jabar Herman Suryatman mengungkapkan, capaian tersebut bukan sekadar angka, melainkan hasil dari disiplin birokrasi yang konsisten. Ia menyebut, ada enam kunci utama yang menjadi fondasi keberhasilan pengelolaan fiskal di Jawa Barat.

"Kita patut bersyukur, namun rasa syukur terbaik adalah dengan bekerja lebih baik lagi, agar APBD benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat," ujar Herman saat memberikan amanat dalam Upacara Hari Otonomi Daerah ke-30 di lingkungan Gedung Sate, Senin (27/4/2026).

Ia memaparkan, variabel pertama adalah konsistensi antara perencanaan dan penganggaran. Sinkronisasi ini dinilai penting agar setiap program berjalan sesuai target, sekaligus mampu merespons dinamika global.

Kedua, pemenuhan mandatory spending. Pemprov Jabar, kata Herman, tetap menjaga komitmen alokasi anggaran wajib, khususnya sektor pendidikan yang melampaui 20 persen, serta kesehatan dan infrastruktur di atas 10 persen.

Ketiga, transparansi anggaran. Menurutnya, keterbukaan informasi menjadi kunci dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Keempat, akselerasi penyerapan anggaran. Herman mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk tidak menunda belanja, karena belanja pemerintah berperan sebagai penggerak ekonomi daerah, termasuk bagi pelaku UMKM.

Kelima, mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI. Jabar telah meraih WTP sebanyak 14 kali. Herman menegaskan, capaian tersebut kini menjadi standar minimal. Target berikutnya adalah melampaui WTP, yakni menghadirkan dampak nyata terhadap penurunan kemiskinan dan pengangguran.

Keenam, penguatan kapasitas fiskal dan kemandirian daerah. Herman menyebut, sekitar 63 persen kapasitas fiskal Jabar ditopang oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang menunjukkan tingkat kemandirian yang kuat.

Herman juga menyampaikan terima kasih atas dukungan DPRD Jabar. "Pemprov Jabar terbaik dalam kemandirian fiskal. Terima kasih Pak Sidkon Djampi (Fraksi PKB) dan kawan-kawan DPRD lainnya,’’ tutup Herman. 

Read Entire Article
Lifestyle | Syari | Usaha | Finance Research