3 hours ago
1
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan pandangannya mengenai tarif cukai hasil tembakau (CHT) atau rokok yang menurutnya sangat tinggi. Ia menekankan kebijakan yang ditentukan oleh Pemerintah tidak boleh membunuh industri.
Hal itu disampaikan di tengah masih ramainya dugaan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang dilakukan salah satu perusahaan rokok terbesar di Jawa Timur. Besarnya tarif cukai rokok pun jadi salah satu faktor yang disorot dalam kasus tersebut. Purbaya pun melakukan diskusi dengan anak buahnya di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kemenkeu.
“Saya tanya (ke anak buahnya di Bea Cukai) ‘cukai rokok gimana, sekarang berapa?’ (dijawab) ‘rata-rata 57 persen’, (Purbaya menyebut) ‘tinggi amat, firaun lu? banyak banget’,” kata Purbaya kepada wartawan di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (19/9/2025).
Lantas, dalam diskusi dengan Bea Cukai tersebut, Purbaya memberikan pertanyaan lanjutan jika kemungkinan tarif cukai rokok diturunkan.
“Bukan saya mau turun ya, cuma diskusi, ‘kalau turun gimana?’, (dijawab) ‘kalau turun makin banyak income-nya’, ‘loh kenapa dinaikin kalau gitu?’,” lanjutnya.
Purbaya menyebut, kebijakan tersebut bukan hanya soal pendapatan belaka, tetapi ada kebijakan di baliknya yang memang bertujuan untuk mengecilkan konsumsi rokok. Purbaya kemudian menyoroti, langkah mitigasi apa yang disiapkan jika industrinya kecil, yang otomatis menyebabkan tenaga kerja berkurang.
“Saya tanya, ‘kalau kamu desain untuk memperkecil industri kan pasti sudah dihitung dong berapa pengangguran yang terjadi, bisa dihitung kan pasti, makanya banyak yang dipecat kemarin kan di sana (perusahaan rokok di Jawa Timur). Terus mitigasinya apa? Apakah kita sudah buat program untuk memitigasi tenaga kerja yang menjadi nganggur, programnya apa dari Pemerintah?’ (Dijawab anak buahnya) ‘enggak ada’. (Purbaya menyebut) ‘loh kok enak?’,” ungkapnya.
Dari adanya diskusi tersebut, Purbaya menilai selama ini Kemenkeu memang tidak memiliki program untuk bisa menyerap tenaga kerja yang menganggur. Hal itu dinilai akan membunuh industri.
“Industri itu enggak boleh dibunuh, ini kan hanya menimbulkan orang susah aja. Tapi memang harus dibatasi rokok itu, paling enggak orang ngertilah risiko rokok seperti apa. Tapi enggak boleh dengan policy untuk membunuh industri rokok,” tuturnya.
“Terus, tenaga kerja dibiarkan tanpa kebijakan bantuan dari Pemerintah, itu kan kebijakan yang enggak bertanggung jawab kan,” lanjutnya.
Purbaya menyebut, ia akan ke Jawa Timur untuk mengecek secara langsung kondisi industri rokok di kawasan tersebut.
“Saya akan ke Jawa Timur, akan ngomong sama industrinya,” tuturnya.
