2 hours ago
1
Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Melchias Markus Mekeng saat memberikan keterangan terkait kedatangannya di Keraton Klien, Kamis (13/11/2025), malam.
REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA - Pengalaman panjang Sri Sultan Hamengku Buwono X dalam memimpin Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) selama puluhan tahun menjadi alasan utama Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI meminta agar Sultan menjadi keynote speaker dalam Sarasehan Nasional Obligasi Daerah yang akan digelar akhir November mendatang.
Sebagai kepala daerah yang telah melalui berbagai dinamika pembiayaan mulai dari krisis anggaran, kebutuhan pembangunan, hingga inovasi pendanaan, Sultan HB X dinilai memiliki perspektif lengkap mengenai tantangan mencari sumber pembiayaan yang berkelanjutan bagi daerah.
Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Melchias Markus Mekeng, mengatakan rombongannya secara khusus menemui Sultan di Keraton Kilen, Kamis (13/11/2025), malam untuk menyampaikan langsung undangan tersebut. "Saya bersama rombongan bertemu dengan Sri Sultan, Gubernur Yogyakarta. Kami mengundang beliau untuk menjadi pembicara atau keynote speaker pada acara sarasehan nasional tentang obligasi daerah sebagai salah satu sumber (yang memaparkan bagaiman) pembiayaan dan alternatif investasi buat publik. Beliau sangat menyambut baik kegiatan ini karena memang sebetulnya isu ini sudah lama dibicarakan, tapi tidak ada realisasi yang lebih konkret. Oleh karena itu, beliau menyanggupi. Kalau tidak ada halangan, beliau akan hadir," ujar Melchias seusai pertemuan tersebut, Kamis (13/11/2025), malam.
"Beliau sudah punya pengalaman puluhan tahun sebagai gubernur, bagaimana suka dukanya mencari sumber pembiayaan untuk pembangunan," ucapnya menambahkan.
Melchias menyebut kapasitas Sultan sebagai pemimpin daerah, memahami betul pasang-surut pembiayaan pembangunan di tingkat lokal. Acara ini penting karena obligasi daerah bukan hanya solusi pembiayaan pemerintah daerah, tetapi juga instrumen investasi publik yang semakin relevan.
Bahkan Sultan memberikan pesan tegas agar isu obligasi daerah tidak berhenti hanya pada diskusi semata. "Obligasi daerah ini sudah dilaksanakan di banyak negara. Sekarang yang paling besar penerapan obligasi daerah itu di China makanya pertumbuhan ekonomi dan pembangunan mereka sangat cepat," ungkapnya.
