Puan Minta Fadli Zon Terbuka Penulisan Sejarah: Jangan Ada Pengaburan

Jakarta, CNN Indonesia --

Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Menteri Kebudayaan Fadli Zon terbuka dalam melakukan upaya penulisan ulang sejarah RI yang ditargetkan rampung Agustus 2025.

Puan mengaku DPR akan meminta penjelasan Kemenbud terkait mekanisme, proses hingga segala hal yang berkaitan dengan upaya penulisan ulang sejarah RI.

"Kami juga dari Komisi X akan meminta penjelasan dari pemerintah terkait dengan penulisan ulang sejarah itu seperti apa," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/5).

Puan menegaskan Kemenbud tidak boleh menjadikan penulisan ulang sejarah RI sebagai upaya untuk mengaburkan sejarah.

Ia mengatakan pemerintah harus mengakomodir segala fakta sejarah Indonesia yang bersifat pahit maupun tidak.

"Yang penting jangan ada pengaburan atau penulisan ulang terkait sejarah tapi kemudian tidak meluruskan sejarah," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi X Hetifah Sjaifudian mengakui pihaknya belum pernah membahas dan berkoordinasi dengan Kementerian Kebudayaan terkait proyek ini.

"Terus terang kami pun belum pernah bertemu secara langsung dan membahas apa persisnya hal-hal yang akan direvisi atau bagaimana prosesnya dan sebagainya," kata Hetifah dalam rapat komisi X di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (19/5).

Senada, Anggota Komisi X Fraksi PDIP Mercy Barends menyebut Kementerian Kebudayaan belum pernah mengirim laporan terkait proyek ini.

Menteri Kebudayaan Fadli Zon menggarap proyek penulisan ulang sejarah RI. Fadli menyebut bakal ada perubahan dalam sejarah kolonialisasi di Indonesia.

Politikus Partai Gerindra itu memastikan tak ada perubahan tentang sejarah peristiwa berdarah 1965 dan 1998. Ia menargetkan penulisan ulang sejarah ini rampung pada Agustus 2025.

Menurut Fadli, ada 100 sejarawan dan peneliti yang terlibat dalam proyek penulisan ulang sejarah RI ini. Tim penulisan dipimpin Guru Besar Sejarah Universitas Indonesia (UI) Susanto Zuhdi.

(fra/mab/fra)

[Gambas:Video CNN]