REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah Provinsi Maluku mempercepat transformasi digital di lingkungan pemerintahan daerah dengan memperkuat sistem absensi terintegrasi bagi Aparatur Sipil Negara. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan disiplin, akurasi data kepegawaian, serta efektivitas pengambilan keputusan berbasis kinerja.
Penguatan difokuskan pada sistem pencatatan kehadiran ASN yang dinilai menjadi fondasi pengelolaan kinerja dan disiplin pegawai secara berkelanjutan. Melalui digitalisasi absensi, tata kelola pemerintahan berbasis elektronik diharapkan berjalan lebih efektif dan terukur.
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku sebagai pengelola sumber daya aparatur menyatakan komitmennya untuk terus selaras dengan perkembangan teknologi informasi. Kepala BKD Provinsi Maluku, Jasmono, menegaskan bahwa pemanfaatan teknologi merupakan bagian dari upaya membangun tata kelola kepegawaian yang profesional dan akuntabel. “Penerapan teknologi bukan hanya sebatas modernisasi sistem, melainkan upaya membangun tata kelola kepegawaian yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan,” kata Jasmono dalam keterangan yang diterima pada Sabtu (28/2/2026).
BKD mendorong implementasi sistem absensi terintegrasi yang mampu merekam dan memantau kehadiran ASN secara realtime dengan tingkat akurasi tinggi. Sistem ini telah terhubung dengan seluruh unit kerja di lingkungan Pemprov Maluku dan akan dikembangkan bertahap agar terintegrasi dengan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian guna meningkatkan kualitas layanan kepegawaian secara menyeluruh dan berkelanjutan.
Penguatan sistem absensi juga dikaitkan dengan misi reformasi birokrasi Pemprov Maluku untuk mewujudkan birokrasi yang dinamis, jujur, dan melayani. Melalui absensi online terintegrasi, pimpinan unit kerja dapat mengakses data kehadiran pegawai secara cepat dan terukur sehingga keputusan manajerial lebih berbasis data.
Dalam penerapan pemerintahan digital, Pemprov Maluku memanfaatkan ekosistem absensi dari InterActive yang mengintegrasikan data kehadiran dari perangkat keras absensi dan aplikasi absensi online InAct dalam satu dashboard terpadu.
Integrasi tersebut memungkinkan rekapitulasi data berlangsung otomatis dan realtime tanpa proses berulang, sekaligus menjadi dasar pengelolaan kinerja dan evaluasi pegawai.
CEO dan Founder InterActive Group, Alex Surya Rahardjo, menyatakan dukungan terhadap langkah Pemprov Maluku dalam memperkuat sistem absensi terintegrasi sebagai bagian dari pembangunan tata kelola kepegawaian berbasis data.
"Kami mendukung langkah Pemerintah Provinsi Maluku dalam memperkuat sistem absensi terintegrasi sebagai bagian dari upaya membangun tata kelola kepegawaian yang lebih transparan, akurat, dan berbasis data melalui pemanfaatan ekosistem digital yang saling terhubung,” ujar Alex.
Melalui penguatan sistem ini, Pemprov Maluku menargetkan peningkatan efisiensi administrasi, akurasi data, serta transparansi dan akuntabilitas birokrasi sejalan dengan visi pemerintahan modern berbasis elektronik.

4 hours ago
5












































