3 hours ago
1
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Di tengah tantangan pemulihan ekonomi global, pencapaian swasembada beras dan stabilitas pangan nasional tetap menjadi fondasi utama bagi kedaulatan negara.
Bagi wilayah kepulauan seperti Kepulauan Riau (Kepri), upaya ini tidak hanya bertumpu pada produksi lahan, melainkan pada kematangan strategi distribusi dan kolaborasi antardaerah.
Memastikan setiap butir beras sampai ke meja rakyat dengan harga terjangkau adalah kerja besar yang menuntut sinergi kuat antara produsen di lumbung pangan dan distributor di garda terdepan wilayah perbatasan.
Pemerintah Provinsi Kepri terus memperkuat pasokan dan stabilitas harga beras bagi dua juta penduduknya melalui pertemuan bisnis (business matching) yang difasilitasi oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas).
Dalam pertemuan ini, kerja sama difokuskan pada skema business to business (B2B) yang mempertemukan penggilingan padi dari daerah sentra produksi dengan distributor lokal di Kepri. Kolaborasi ini bertujuan untuk memutus rantai distribusi yang terlalu panjang, memastikan kontrak pasokan jangka panjang yang stabil, serta menyinkronkan standar kualitas beras premium yang menjadi kebutuhan utama masyarakat kepulauan.
"Kegiatan ini merupakan langkah strategis Pemprov Kepri untuk memastikan ketersediaan beras sekaligus menjaga stabilitas harga pangan pokok di wilayah kami," ujar Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura, di sela pertemuan bisnis di Batam, Sabtu (17/1/2026).
Nyanyang menekankan bahwa ketahanan pangan berkaitan langsung dengan stabilitas ekonomi daerah. Mengingat karakteristik wilayah Kepri yang 98 persen terdiri dari lautan, provinsi ini sangat bergantung pada pasokan dari luar daerah seperti Jawa Barat dan Jawa Timur.
Tantangan pemenuhan pangan di Kepri semakin kompleks karena statusnya sebagai destinasi wisata internasional. Konsumsi beras di wilayah ini tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan dua juta penduduk lokal, tetapi juga melayani jutaan wisatawan mancanegara dan nusantara.
"Kebutuhan beras di Kepri mencapai sekitar 202 ribu ton per tahun, dengan dominasi permintaan pada jenis beras premium. Hal ini menuntut kepastian stok yang tidak boleh terputus," ungkap Wagub Nyanyang.
Wagub Nyanyang berharap para pemangku kepentingan dapat menjalin kemitraan yang berkesinambungan. Mengingat kondisi geografis sebagai wilayah kepulauan, kelancaran transportasi laut menjadi faktor penentu. Hambatan distribusi di pelabuhan maupun di laut harus diantisipasi secara bersama untuk mencegah terjadinya kelangkaan barang di pasar.
"Semoga pertemuan bisnis ini menghasilkan solusi konkret, terlebih menjelang perayaan Imlek, Ramadhan, dan Idul Fitri, di mana permintaan pangan dipastikan meningkat tajam," tambah Nyanyang.
Kegiatan strategis ini turut dihadiri perwakilan Kemenko Pangan, Bappenas, Bapanas, TNI, Polri, serta jajaran pimpinan daerah seperti Wali Kota Batam Amsakar Ahmad dan Wakil Wali Kota Batam Li Claudia Chandra.
Kehadiran Bulog dan Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras Indonesia (Perpadi) semakin memperkuat optimisme akan terjaganya ketahanan pangan di Kepulauan Riau sepanjang tahun 2026.
