Petugas melayani pengendara saat mengisi bahan bakar minyak (BBM) di SPBU di kawasan Jalan Pemuda, Rawamangun, Jakarta Timur.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan alasan pemerintah menahan subsidi bahan bakar minyak (BBM). Mantan Kepala LPS itu menjelaskan, kebijakan tersebut untuk menjaga laju ekonomi agar tidak melambat.
Keputusan tersebut diambil dengan mempertimbangkan dampak langsung terhadap masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah. Menurut dia, kenaikan harga BBM justru akan meningkatkan beban hidup masyarakat, meskipun langkah tersebut kerap dianggap dapat memperluas ruang fiskal.
“Yang pertama, yang jelas ketika BBM naik, beban hidup rakyat banyak, utamanya yang berpenghasilan kecil akan terganggu,” ujarnya di Jakarta, Selasa (7/4/2026).
Selain itu, dari sisi ekonomi, kenaikan harga BBM hanya akan mengalihkan beban dari pemerintah kepada masyarakat.
“Yang kedua, kalau dari sisi ekonomi itu hanya memindahkan. Kalau saya menaikkan BBM, uangnya jadi masuk ke pemerintah, tetapi rakyat harus membayar lebih dan itu bisa melambatkan ekonomi,” tambahnya.
Purbaya pun mempertanyakan apakah pemerintah mampu mengelola tambahan ruang fiskal tersebut seefisien masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Menurutnya, dalam jangka pendek, masyarakat justru cenderung lebih efisien dalam menggunakan uang tersebut.
“Kalau masyarakat yang membelanjakan, itu sesuai kebutuhan sehingga lebih tepat sasaran. Kalau pemerintah, bisa saja dibagi rata ke kementerian atau lembaga sehingga efisiensinya berkurang,” kata dia.
Lebih lanjut, Menkeu menegaskan bahwa kebijakan ini juga sejalan dengan upaya menjaga keseimbangan antara stabilitas fiskal dan perlindungan masyarakat di tengah ketidakpastian global.
Ia menambahkan, arah kebijakan efisiensi anggaran tetap dijalankan, namun tidak dilakukan melalui kenaikan harga energi yang berpotensi menekan konsumsi rumah tangga.
sumber : Antara

2 hours ago
1









































