5 hours ago
1
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah Indonesia menyerukan pentingnya aksi bersama untuk memulihkan ekosistem laut global yang kian tertekan akibat perubahan iklim, pencemaran, dan eksploitasi berlebih. Seruan tersebut disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam forum Velocity of the Blue Economyyang menjadi bagian dari rangkaian World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss.
“Lautan kita menghadapi ancaman serius, pemanasan laut, meningkatnya keasaman, menurunnya stok ikan, dan pencemaran laut. Lautan kita memanggil kita semua untuk bertindak bersama menyelamatkan, dan mengelolanya dengan tanggung jawab,” ujar Trenggono dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (23/1/2026).
Trenggono menekankan kerusakan ekosistem laut bukan hanya persoalan lingkungan, tetapi juga ancaman terhadap ketahanan pangan, ekonomi, dan stabilitas sosial global. Sebagai negara kepulauan, Indonesia menyatakan kesiapan memimpin upaya pemulihan laut melalui implementasi kebijakan Ekonomi Biru yang berkelanjutan. “Laut selama ini menjadi bagian dari sejarah, identitas, dan masa depan Indonesia,” ucap Trenggono.
Menurutnya, pemulihan ekosistem laut memerlukan kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah memperluas kawasan konservasi laut yang kini mencapai lebih dari 30 juta hektare dan ditargetkan meningkat menjadi 97,5 juta hektare pada 2045.
Selain itu, pemerintah menerapkan sistem kuota penangkapan ikan untuk menekan praktik penangkapan berlebih dan illegal fishing. Di sektor budidaya, Indonesia mendorong pengembangan perikanan yang inovatif, berkelanjutan, dan inklusif guna mendukung kesejahteraan masyarakat pesisir sekaligus ketahanan pangan nasional.
Perlindungan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil juga menjadi perhatian, terutama dari aktivitas ekonomi yang berpotensi merusak ekosistem. Upaya penanganan sampah laut dilakukan secara terintegrasi melalui pendekatan hulu hingga hilir.
“Termasuk dalam persoalan sampah laut, pemerintah Indonesia juga terus melakukan berbagai upaya dengan mengintegrasikan aksi-aksi penanganan di darat dan laut,” lanjut Trenggono.
Ia juga menyoroti posisi strategis Indonesia sebagai pemilik salah satu cadangan karbon biru terbesar di dunia, yang menyimpan sekitar 17 persen karbon biru global. Ekosistem pesisir tersebut dinilai berperan penting dalam mitigasi perubahan iklim dan menjaga kesehatan laut.
Dalam forum tersebut, Trenggono mengumumkan Indonesia akan menjadi tuan rumah Ocean Impact Summit 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada Juni 2026 di Bali. Forum global ini akan mempertemukan para pemimpin dunia, pelaku usaha, dan pakar untuk merumuskan aksi konkret tata kelola laut berkelanjutan.
Sesi Velocity of the Blue Economy dihadiri perwakilan negara dan organisasi internasional peserta WEF 2026. Isu kelautan menjadi salah satu fokus utama forum tahun ini, ditandai dengan peluncuran inisiatif Blue Davos dan penetapan 2026 sebagai Year of Water guna memperkuat tata kelola laut dan perairan tawar dalam mendukung stabilitas ekonomi, iklim, dan pangan global.
Dalam kesempatan yang sama, Komisaris Eropa untuk Transportasi dan Pariwisata Berkelanjutan Apostolos Tzitzikostas menegaskan bahwa ekonomi biru tidak hanya berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga daya saing dan keamanan kawasan maritim.
Untuk menjaga keberlanjutan ekosistem laut, Uni Eropa mendorong penggunaan bahan bakar alternatif di sektor maritim dan pelayaran sebagai upaya menekan emisi karbon.
“Apa yang tengah kami siapkan di Uni Eropa adalah Strategi Uni Eropa untuk Pelabuhan dan Sektor Maritim, yang akan menjawab seluruh tantangan saat ini, termasuk juga pengembangan ekonomi biru,” ujar Apostolos.
