3 hours ago
1
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah memutuskan menaikkan Harga Mineral Acuan (HMA) nikel sebagai upaya menjaga stabilitas harga di pasar global, seiring dengan penyesuaian produksi berdasarkan kebutuhan industri dalam negeri.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, kebijakan nikel akan difokuskan pada keseimbangan antara pasokan dan permintaan, terutama untuk memenuhi kebutuhan smelter domestik.
“Nikel juga RKAB-nya kita akan membuat keseimbangan antara supply demand. Berapa kebutuhan pabrik kita, itu yang kita akan keluarkan agar harganya tidak juga jatuh,” ujar Bahlil saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jumat (27/3/2026).
Ia menegaskan, pemerintah telah mengambil keputusan untuk menaikkan harga acuan sebagai instrumen menjaga pasar.
“Kemungkinan, bukan kemungkinan, sudah menjadi keputusan dari kami bahwa kami akan menaikkan HMA-nya,” tegasnya.
Di sisi lain, pemerintah juga tengah mengkaji kebijakan fiskal berupa pajak ekspor terhadap produk hilirisasi nikel, seperti Nickel Pig Iron (NPI) dan produk turunan lainnya.
Menurut Bahlil, kebijakan tersebut masih dalam tahap perhitungan dan belum diputuskan secara final.
“NPI produk daripada nikel lagi kita menghitung, ini lagi kita menghitung tentang formulasi daripada pengenaan pajak NPI-nya,” jelasnya.
Sementara itu, untuk komoditas batu bara, pemerintah belum akan memberlakukan pajak ekspor dalam waktu dekat. Rencana penerapan yang semula ditargetkan berlaku per 1 April masih menunggu kajian teknis bersama Kementerian Keuangan.
Bahlil menekankan, kehati-hatian diperlukan mengingat karakteristik batu bara Indonesia yang didominasi kalori rendah.
“Kenapa? Karena batu bara kita tidak semuanya standar kalorinya tinggi. Yang kalori rendah itu jumlahnya 60 sampai 70 persen. Jadi jangan sampai kita salah membuat kebijakan,” ujarnya.
Dengan pendekatan ini, pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara optimalisasi penerimaan negara dan keberlanjutan industri di tengah dinamika pasar global.
