4 hours ago
2
REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Sekitar 3.000 guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) telah dipekerjakan di 166 Sekolah Rakyat (SR) yang sudah dibangun di berbagai wilayah di Indonesia. Pemerintah menyebut masih membutuhkan 3.000 guru lagi untuk ditempatkan di SR.
"Kita ada kebutuhan sekitar 6.000 guru," ungkap Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Rini Widyantini saat memberikan keterangan kepada media seusai meninjau Sekolah Rakyat Terintegrasi Kota Semarang, Jawa Tengah, Rabu (29/10/2025).
Rini menerangkan, pemerintah memprioritaskan guru berstatus aparatur sipil negara (ASN) dan PPPK untuk mengajar di SR. Namun karena mengusung konsep boarding atau asrama, guru PPPK dan ASN di sekolah umum tidak bisa langsung ditarik untuk menjadi pengajar di SR.
Menurut Rini, para guru berstatus ASN dan PPPK tetap harus menjalani tes terlebih dulu sebelum ditempatkan di SR. "Presiden menekankan betul kualitas guru. Sekolah Rakyat ini bukan sekolah biasa, karena ada pengasuhan, para guru mengasuh itu bukan hanya sekadar belajar, tapi juga membangun empati, keberanian, kepercayaan diri, dan itu 24 jam mereka lakukan. Jadi mempunyai kompetensi khusus," ucapnya.
Kendati demikian, Rini mengatakan, guru SR tidak hanya akan diambil dari mereka yang berstatus ASN dan PPPK. "Nanti para guru yang sudah lulus PPG (pendidikan profesi guru) bisa ikut serta untuk mengikuti tes Sekolah Rakyat," ujarnya.
Kunjungan Rini ke Sekolah Rakyat Terintegrasi Kota Semarang turut didampingi Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul. Dia mengungkapkan bahwa sejauh ini Kementerian Sosial (Kemensos) telah membangun 166 SR di seluruh Indonesia. "Sekarang ini, untuk guru (yang sudah direkrut untuk SR) hampir 3.000 dari PPPK," kata Gus Ipul.
Dia menambahkan, guru yang ditempatkan di SR memang diprioritaskan berstatus ASN dan PPPK. "Yang diutamakan yang PNS dulu. Kalau tidak ada PNS, ambil PPPK yang sudah ada. Kalau PPPK tidak ada, rekrut baru lagi," ucapnya.
Gus Ipul menerangkan, sejak awal Rini sudah terlibat dalam pembahasan tentang perencanaan dan pelaksanaan SR. "Jadi dari awal beliau yang menyiapkan dan membantu regulasi-regulasi yang diperlukan, juga menyiapkan struktur dan tentu SDM-nya," katanya.
