'No Pork No Lard' Dinilai belum Pasti Jamin Kehalalan Produk

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tren penggunaan label “no pork no lard” di berbagai restoran serta penjaja kuliner dinilai belum tentu menjamin suatu produk benar-benar halal. Masyarakat diminta tidak hanya berpatokan pada ketiadaan unsur babi, tetapi juga memperhatikan proses dan bahan lain yang digunakan.

Kreator konten halal Dian Widayanti mengatakan, pemahaman masyarakat soal halal saat ini masih sering berhenti pada ada atau tidaknya unsur babi dalam makanan. Padahal, tegas dia, konsep halal jauh lebih luas dari sekadar klaim “no pork no lard.”

“Kalau kita ngomongin tentang halal, itu ternyata enggak cuma makanan minuman aja,” ujar Dian dalam Focus Group Discussion (FGD) Road to ISF 2026 bertajuk “Beyond Awareness: Dari Gaya Hidup Menjadi Inklusi” yang digelar Republika bersama FoSSEI di Jakarta pada Rabu (13/5/2026).

Ia mencontohkan masih banyak masyarakat yang belum menyadari penggunaan bahan tambahan nonhalal dalam makanan maupun produk sehari-hari. Dian menyebut beberapa makanan yang tampak halal belum tentu benar-benar sesuai standar halal karena bisa menggunakan bahan seperti mirin, angciu, atau gelatin tertentu.

Menurut dia, kondisi tersebut menunjukkan literasi halal masyarakat masih perlu diperkuat.

“Kadang orang cuma lihat no pork no lard, terus merasa itu sudah halal,” katanya.

Data OJK juga menyebut meningkatnya kesadaran gaya hidup syariah menjadi salah satu faktor yang mendorong perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Namun, Dian menilai peningkatan tren halal perlu diikuti pemahaman yang lebih utuh agar masyarakat tidak hanya berhenti pada simbol atau label semata.

Menurut dia, halal juga mencakup kosmetik, kesehatan, fesyen, hingga keuangan syariah.

“Halal itu ada kosmetika, fashion, finance, dan juga kesehatan,” ujarnya.