3 hours ago
1
REPUBLIKA.CO.ID, NAY PYI TAW -- Myanmar, pada Ahad (28/12/2025), menggelar pemilu perdana sejak terjadinya kudeta militer tahun 2021. Pemilu fase pertama itu dilaksanakan di 102 kota di negara tersebut.
Dilaporkan Anadolu Agency, proses pemungutan suara telah dimulai sejak pukul 06:00 pagi waktu setempat. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Myanmar mendirikan 21.517 tempat pemungutan suara (TPS).
Setelah melakukan kudeta terhadap pemerintahan sipil pada 2021, junta militer Myanmar membubarkan 40 partai politik (parpol). Partai National League for Democracy (NLD) yang diketuai oleh Aung San Suu Kyi termasuk dalam parpol yang dibubarkan.
Pemilu terbaru Myanmar diikuti setidaknya enam parpol. Terdapat 4.963 kandidat yang berpartisipasi. Di tingkat regional, 57 parpol ikut serta dalam pemilu. Union Solidarity and Development Party, partai yang didukung militer telah mengajukan sekitar 1.018 kandidat.
Pemimpin junta militer Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing, mengeklaim, pemilu yang disponsori militer akan berjalan bebas dan adil. Pengamat internasional dari Rusia, China, Belarus, Kazakhstan, Kamboja, Vietnam, Nikaragua, India, dan Asosiasi Myanmar-Jepang, dilaporkan turut memantau jalannya pemilu di Myanmar.
Ketika ditanya awak media soal potensi maju sebagai calon presiden, Min Aung Hlaing mengatakan bahwa ia merupakan pegawai negeri dan tak memiliki komentar mengenai hal tersebut. Namun, dia tidak mengesampingkan peran pasca-pemilu, dengan mengatakan bahwa setelah parlemen bersidang, ada proses konstitusional untuk pemilihan presiden. Menurut Min Aung Hlaing, hanya setelah tahap itu barulah dia pantas untuk berbicara mengenai potensi menjabat sebagai presiden.
Myanmar memiliki parlemen bikameral dengan 664 kursi. Sebanyak 440 kursi di majelis rendah dan 224 lainnya di majelis tinggi.
Setelah pemungutan suara, parlemen harus bersidang dalam waktu tiga bulan untuk memilih ketua dan presiden. Kepala negara akan memilih perdana menteri untuk membentuk pemerintahan.
Junta militer Myanmar belum mengumumkan tanggal penghitungan suara dan hasil pemilu. PBB turut memantau pelaksanaan pemilu di Myanmar. Mereka menyerukan agar pemilu dilaksanakan secara jujur, adil, bebas, dan inklusif.
"Sangat penting bahwa masa depan Myanmar ditentukan melalui proses yang bebas, adil, inklusif, dan kredibel yang mencerminkan kehendak rakyatnya,” kata PBB dalam sebuah pernyataan.
PBB menambahkan, mereka berdiri dalam solidaritas dengan rakyat Myanmar dan aspirasi demokrasi mereka.
Pada 1 Februari 2021, militer Myanmar melancarkan kudeta terhadap pemerintahan sipil di negara tersebut. Mereka menangkap pemimpin de facto Aung San Suu Kyi, Presiden Win Myint, dan beberapa tokoh senior partai National League for Democracy (NLD). NLD adalah partai yang diketuai oleh Aung San Suu Kyi.
Kudeta dan penangkapan sejumlah tokoh itu merupakan respons militer Myanmar atas dugaan kecurangan pemilu yang digelar pada November 2020. Dalam pemilu itu, NLD pimpinan Suu Kyi menang telak dengan mengamankan 396 dari 476 kursi parlemen yang tersedia. Itu merupakan kemenangan kedua NLD sejak berakhirnya pemerintahan militer di sana pada 2011.
Setelah kudeta, hampir seluruh wilayah di Myanmar diguncang gelombang demonstrasi. Massa menentang kudeta dan menyerukan agar para pemimpin sipil yang ditangkap dibebaskan. Namun militer Myanmar merespons aksi tersebut secara represif dan brutal.
Dalam laporannya yang diterbitkan pada Juni 2023 lalu, Peace Research Institute Oslo mengungkapkan, sejak kudeta pada Februari 2021, lebih dari 6.000 orang terbunuh di Myanmar. Sementara itu PBB menyebut, setidaknya 1,2 juta orang juga telah terlantar atau kehilangan tempat tinggal akibat pertempuran pasca-kudeta.
