Muktamar NU ke 35: Meneguhkan Kepemimpinan, Memperluas Kiprah, dan Menjawab Tantangan Zaman

Tonny Rivani

Politik | 2026-08-21 10:58:25

Gambar Ilustrasi Pendiri Nahdlatul Ulama (NU) :pngtree

Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) akan diselenggarakan pada tanggal 27–31 Agustus 2026 Ketua Panitia OC Muktamar Ke-35 Saifullah Yusuf usai Rapat Gabungan Syuriyah-Tanfidziyah di Gedung PBNU, Jalan Kramat Raya 164, Jakarta, Selasa (7/7/2026) dilansir NU Online.

Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-35 bukan sekadar forum pergantian kepemimpinan dan penyusunan program kerja. Lebih dari itu, muktamar merupakan momentum strategis untuk mengevaluasi perjalanan organisasi, memperkuat konsolidasi internal, serta merumuskan arah perjuangan NU dalam menghadapi perubahan sosial, politik, ekonomi, dan teknologi.

Sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia, NU memiliki tanggung jawab historis yang besar. NU tidak hanya bergerak dalam bidang keagamaan, tetapi juga berperan dalam pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, kebangsaan, demokrasi, dan perdamaian dunia. Karena itu, kepemimpinan PBNU ke depan harus mampu menerjemahkan nilai-nilai keislaman yang moderat ke dalam kebijakan dan gerakan yang nyata.

Kepemimpinan yang Berintegritas

Tantangan utama NU ke depan adalah menghadirkan kepemimpinan yang berintegritas, inklusif, dan mampu membangun kepercayaan. Kepemimpinan NU tidak cukup hanya mengandalkan popularitas, jaringan, atau kedekatan politik. Ia harus memiliki kapasitas keilmuan, keteladanan moral, kemampuan manajerial, serta keberanian mengambil keputusan.

Peter F. Drucker, pakar manajemen dan kepemimpinan, pernah menyatakan:

“Management is doing things right; leadership is doing the right things.”

Kutipan tersebut menegaskan bahwa pemimpin bukan hanya dituntut mampu mengelola organisasi secara efektif, tetapi juga harus memastikan bahwa arah kebijakan yang ditempuh benar secara moral dan strategis. Dalam konteks NU, kepemimpinan harus mampu menjaga keseimbangan antara tradisi dan pembaruan, antara kepentingan organisasi dan kepentingan umat, serta antara peran kebangsaan dan kemandirian kelembagaan.

Kepemimpinan Nahdlatul Ulama (NU) juga perlu memperkuat budaya musyawarah. Perbedaan pandangan merupakan hal yang wajar dalam organisasi besar. Namun, perbedaan tersebut harus dikelola sebagai sumber kekuatan, bukan menjadi penyebab perpecahan. Tradisi tasamuh, tawassuth, dan tawazun perlu diwujudkan dalam mekanisme organisasi, bukan hanya menjadi jargon.

Menghindari Politisasi Organisasi

Salah satu isu penting dalam perjalanan Nahdlatul Ulama (NU) adalah hubungan antara organisasi keagamaan dan kekuasaan politik. NU memiliki hak untuk berkontribusi dalam kehidupan politik nasional. Warga NU juga memiliki hak politik yang sama dengan warga negara lainnya. Namun, organisasi harus tetap menjaga jarak yang sehat dari kepentingan politik praktis.

Abdurrahman Wahid atau Gus Dur pernah mengingatkan: “Tidak penting apa pun agama atau sukumu. Kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, orang tidak pernah tanya apa agamamu.”

Pesan tersebut menggambarkan orientasi kemanusiaan dan kebangsaan yang seharusnya menjadi karakter NU. Politik bagi NU mestinya ditempatkan sebagai sarana memperjuangkan kemaslahatan, bukan sebagai tujuan untuk memperoleh kekuasaan semata.

Karena itu, Nahdlatul Ulama (NU) ke depan perlu memperkuat independensi kelembagaan. NU harus mampu bekerja sama dengan pemerintah tanpa kehilangan daya kritis. Dukungan terhadap kebijakan yang baik perlu diberikan, tetapi kritik terhadap kebijakan yang merugikan rakyat juga harus disampaikan secara objektif dan bermartabat.

Memperkuat Kemandirian Ekonomi

Kiprah Nahdlatul Ulama (NU) akan semakin kuat apabila ditopang oleh kemandirian ekonomi. Selama ini, NU memiliki basis sosial yang luas melalui pesantren, madrasah, perguruan tinggi, lembaga pendidikan, rumah sakit, koperasi, dan berbagai badan usaha. Potensi tersebut perlu dikelola secara profesional dan terintegrasi.

Muhammad Yunus, peraih Nobel Perdamaian dan penggagas kredit mikro, menyatakan:

“Poverty is not created by poor people. It is created by the system we have built, the institutions we have designed, and the concepts we have formulated.”

Kutipan ini relevan bagi NU dalam merancang strategi pemberdayaan ekonomi umat. Kemiskinan tidak cukup diatasi dengan bantuan sesaat. Diperlukan sistem yang memungkinkan warga memperoleh akses terhadap pendidikan, modal, teknologi, pasar, dan pendampingan usaha.

Nahdlatul Ulama (NU) perlu mendorong penguatan ekosistem ekonomi warga melalui beberapa langkah: Membangun jaringan koperasi dan usaha mikro warga NU; memperluas akses pembiayaan syariah; meningkatkan kapasitas kewirausahaan pesantren; mengembangkan digitalisasi usaha kecil; memperkuat sektor pertanian, perdagangan, kesehatan, dan pendidikan; membangun kemitraan dengan pemerintah, dunia usaha, dan lembaga internasional.

Kemandirian ekonomi bukan berarti NU harus menjadi organisasi bisnis. Kemandirian ekonomi berarti organisasi memiliki kemampuan membiayai kegiatan sosial, pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan tanpa bergantung secara berlebihan pada pihak tertentu.

Pesantren sebagai Pusat Peradaban

Pesantren merupakan salah satu kekuatan utama NU. Pesantren tidak hanya menghasilkan ahli agama, tetapi juga memiliki potensi besar menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan, kewirausahaan, teknologi, dan kebudayaan.

Namun, penguatan pesantren tidak boleh menghilangkan karakter khasnya. Modernisasi pesantren harus tetap berakar pada tradisi keilmuan Islam, akhlak, kemandirian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Nurcholish Madjid pernah menyampaikan gagasan penting:

“Modernisasi adalah rasionalisasi, bukan westernisasi.”

Pemikiran tersebut dapat menjadi dasar dalam memperbarui pesantren. Modernisasi bukan berarti meniru seluruh pola dari luar, melainkan mengembangkan cara berpikir rasional, terbuka, dan adaptif tanpa kehilangan identitas.

Ke depan, pesantren perlu memperkuat: literasi digital;penguasaan bahasa asing; sains dan teknologi; pendidikan kewirausahaan;riset keislaman dan sosial; keterampilan vokasional; pendidikan lingkungan;jejaring kerja sama global.

Dengan demikian, pesantren dapat melahirkan generasi yang memiliki kedalaman spiritual sekaligus mampu menjawab tuntutan zaman.

Menjawab Tatantangan Digital

Perubahan teknologi digital telah mengubah cara manusia belajar, bekerja, berkomunikasi, dan memperoleh informasi. Di satu sisi, digitalisasi membuka peluang besar bagi dakwah dan pendidikan NU. Di sisi lain, ruang digital juga menghadirkan tantangan berupa hoaks, ujaran kebencian, ekstremisme, penipuan, dan penyebaran paham keagamaan yang sempit.

Yuval Noah Harari, sejarawan dan penulis asal Israel, menyatakan:

“In a world deluged by irrelevant information, clarity is power.”

Dalam dunia yang dibanjiri informasi, kemampuan memilah dan menjelaskan informasi secara jernih menjadi kekuatan penting. NU perlu hadir sebagai sumber rujukan keagamaan yang terpercaya, moderat, dan berbasis ilmu.

Nahdlatul Ulama (NU) perlu membangun strategi digital yang lebih sistematis, antara lain melalui: Penguatan media resmi organisasi; produksi konten dakwah yang menarik dan relevan;pelatihan literasi digital bagi ulama dan kader; pengembangan pusat data dan riset; pemberantasan hoaks dan disinformasi;penguatan dakwah kepada generasi muda; pemanfaatan kecerdasan buatan secara etis.

Kehadiran NU di dunia digital tidak boleh sebatas mengikuti tren. NU harus mampu membentuk percakapan publik dengan menawarkan narasi Islam yang damai, inklusif, dan berorientasi pada kemaslahatan.

Meningkatnya Kolaborasi Antar Ormas Islam

Salah satu agenda penting yang perlu mendapat perhatian dalam Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-35 adalah meningkatnya kolaborasi antarormas Islam. Tantangan umat yang semakin kompleks tidak dapat diselesaikan oleh satu organisasi saja. Persoalan kemiskinan, ketimpangan pendidikan, radikalisme, krisis lingkungan, perkembangan teknologi, serta penguatan ekonomi umat membutuhkan kerja sama yang luas dan berkesinambungan.

Kolaborasi antara NU, Muhammadiyah, dan berbagai organisasi Islam lainnya perlu dibangun di atas semangat persaudaraan, saling menghormati, dan kepentingan bersama. Perbedaan tradisi, pendekatan, maupun karakter organisasi hendaknya tidak menjadi penghalang untuk bekerja sama dalam bidang-bidang yang memiliki tujuan yang sama, terutama dalam pelayanan sosial, pendidikan, kesehatan, penanggulangan bencana, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Kerja sama antarormas Islam juga penting untuk memperkuat kontribusi umat Islam dalam kehidupan kebangsaan. Dengan membangun komunikasi yang terbuka dan produktif, organisasi-organisasi Islam dapat menghadirkan narasi keislaman yang moderat, damai, inklusif, dan sejalan dengan nilai-nilai demokrasi serta Pancasila. Kolaborasi ini sekaligus dapat mencegah berkembangnya sikap saling curiga dan fragmentasi di tengah masyarakat.

Dalam konteks tersebut, NU perlu mengambil peran sebagai penggerak dialog dan kerja sama antarormas Islam. NU tidak harus tampil sebagai organisasi yang mendominasi, melainkan sebagai mitra yang mampu merajut kekuatan bersama. Semangat ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wathaniyah, dan ukhuwah basyariyah harus diterjemahkan ke dalam program nyata yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Meningkatnya kolaborasi antarormas Islam juga dapat menjadi fondasi penting bagi terciptanya kehidupan beragama yang lebih harmonis. Perbedaan pandangan dapat dikelola secara dewasa melalui dialog, sementara persamaan tujuan dijadikan dasar untuk memperkuat pelayanan kepada umat. Dengan demikian, Muktamar PBNU ke-35 tidak hanya menjadi forum internal organisasi, tetapi juga momentum untuk memperluas kerja sama dan memperkuat persatuan umat Islam.

Peran Internasional Nahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama (NU) memiliki peluang besar untuk memperluas kiprah di tingkat internasional. Pengalaman Indonesia dalam mengelola keberagaman, demokrasi, dan kehidupan beragama dapat menjadi kontribusi penting bagi dunia.

Kofi Annan, mantan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, pernah menyatakan:

“We are different religions, different languages, different colored skin, but we all belong to one human race.”

Pesan ini sejalan dengan prinsip Islam rahmatan lil alamin yang selama ini menjadi bagian dari karakter NU. NU dapat memainkan peran lebih besar dalam membangun dialog antaragama, perdamaian, penyelesaian konflik, serta kerja sama kemanusiaan.

Kiprah internasional Nahdlatul Ulama perlu dikembangkan melalui: diplomasi keagamaan;dialog antaragama dan antarperadaban;kerja sama pendidikan;advokasi perdamaian;respons terhadap krisis kemanusiaan;isu perubahan iklim;pemberdayaan perempuan dan anak;pembangunan jaringan ulama global.

Dalam konteks ini, NU tidak hanya menjadi organisasi nasional, tetapi juga aktor masyarakat sipil global. Namun, peran internasional tersebut harus tetap berakar pada kebutuhan warga NU di tingkat akar rumput.

Regenerasi dan Keterlibatan Generasi Muda

Masa depan Nahdlatul Ulama (NU) sangat bergantung pada keberhasilan regenerasi. Organisasi sebesar NU harus memberikan ruang yang luas bagi anak muda untuk berkreasi, memimpin, dan mengambil keputusan.

Anak muda tidak boleh hanya diposisikan sebagai pelaksana kegiatan. Mereka harus dilibatkan dalam perumusan gagasan, pengelolaan program, pengembangan teknologi, dan pengambilan kebijakan organisasi.

Kepemimpinan muda tidak berarti menyingkirkan generasi sebelumnya. Regenerasi harus dibangun melalui dialog antargenerasi. Para kiai dan senior memiliki pengalaman serta kedalaman tradisi, sementara generasi muda memiliki energi, kreativitas, dan kemampuan beradaptasi dengan perubahan.

Kombinasi keduanya akan melahirkan kepemimpinan yang kuat dan berkelanjutan.

Penutup : Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-35 harus menjadi momentum untuk meneguhkan kembali jati diri NU sebagai organisasi Islam yang berakar pada tradisi, terbuka terhadap perubahan, dan berorientasi pada kemaslahatan umat serta bangsa.

Kepemimpinan Nahdlatul Ulama (NU) ke depan harus mampu: menjaga integritas dan independensi organisasi; memperkuat konsolidasi internal; meningkatkan kualitas pendidikan dan pesantren; membangun kemandirian ekonomi umat;mengoptimalkan dakwah digital;memperluas peran NU di tingkat internasional;mempercepat regenerasi kepemimpinan;merawat demokrasi, toleransi, dan kebinekaan.

Dengan demikian, ukuran keberhasilan Muktamar tidak hanya terletak pada siapa yang terpilih menjadi pemimpin, tetapi pada seberapa jauh keputusan muktamar dapat dirasakan manfaatnya oleh warga NU dan masyarakat luas. NU membutuhkan kepemimpinan yang tidak berhenti pada seremoni, melainkan mampu melahirkan kerja nyata.

Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-35 harus menjadi titik tolak untuk melangkah lebih jauh: dari organisasi besar menjadi organisasi yang semakin kuat, mandiri, profesional, relevan, dan berpengaruh dalam membangun peradaban yang damai serta berkeadilan.