6 hours ago
3
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Menteri Agama Prof KH Nasaruddin Umar mengingatkan pelaku industri dan masyarakat Indonesia jika seluruh produk farmasi wajib bersertifikat halal paling lambat pada 17 Oktober 2026. Ketentuan ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2024 sebagai bentuk perlindungan negara terhadap hak konsumen.
Ia menegaskan, batas waktu tersebut berlaku untuk berbagai kategori produk, tidak hanya obat-obatan. “Pemerintah Indonesia bergerak cepat menuju pemberlakuan wajib sertifikasi halal, khususnya pada produk farmasi. Ini bagian dari perlindungan hak konsumen,”ujar Menag lewat keterangan tertulis beberapa waktu lalu.
Peringatan dari Menag tersebut direspons oleh industri. Pyridam Farma (PYFA) melalui anak perusahaan PT Ethica Industri Farmasi (Ethica Farma) telah selesai melakukan sertifikasi halal untuk lini produk injeksi dan obat steril.
Direktur PYFA Antes Eko Prasetyo menegaskan, langkah ini merupakan respons proaktif perusahaan dalam mematuhi Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 dan imbauan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang menetapkan bahwa setelah 17 Oktober 2026, produk wajib menggunakan Label Halal Indonesia yang baru.
Antes, dalam keterangan tertulis, Senin (23/2/2026), menegaskan bahwa perusahaan tidak menunggu hingga batas akhir untuk mematuhi regulasi ini. "Kami menyadari bahwa kepastian halal adalah aspek krusial bagi pasien di Indonesia. Oleh karena itu, kami telah bergerak lebih awal. Ini adalah bukti dedikasi PYFA khususnya Ethica dalam menghadirkan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat Indonesia dalam mengakses layanan kesehatan,"ujar dia.
Antes mengatakan, dukungan terhadap kampanye halal bukan sekadar pemenuhan regulasi, melainkan bagian dari strategi keberlanjutan perusahaan untuk meningkatkan daya saing industri farmasi nasional dan global.
"Kami berharap produk Ethica dapat diterima lebih luas dan memberikan ketenangan batin bagi pasien,"tambah dia.
