2 hours ago
1
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gelombang pasokan senjata baru dari Inggris ke Israel bakal mengubur harapan perdamaian di Gaza, sebab setiap rudal dan peluru yang dikirim tidak hanya memperpanjang konflik, tetapi juga menodai prinsip kemanusiaan dengan membiarkan pembantaian warga sipil terus berlanjut tanpa pertanggungjawaban.
Menteri Perdagangan Inggris Peter Kyle, dalam wawancaranya dengan Jewish Chronicle, mengisyaratkan keinginannya untuk mencabut penangguhan sementara ekspor senjata ke Israel. Ia berargumen bahwa langkah ini dapat dipertimbangkan jika ada pergerakan menuju "perdamaian berkelanjutan". Posisi Kyle mencerminkan pendekatan pemerintah Inggris yang masih mempertimbangkan kepentingan strategis dan hubungan dagang dengan Israel, meski dihadapkan pada tekanan untuk mengutamakan hukum humaniter internasional.
Pada September 2024, pemerintah Inggris mengumumkan penangguhan sementara terhadap 30 dari 350 lisensi ekspor senjata ke Israel. Keputusan ini diambil setelah tinjauan yang menemukan "risiko nyata" bahwa persenjataan tersebut dapat digunakan untuk melanggar hukum humaniter internasional. Namun, penangguhan ini hanya mencakup 8,6% dari total izin, sehingga sebagian besar ekspor senjata Inggris ke Israel tetap berjalan.
Kelompok masyarakat sipil menilai langkah ini sangat tidak memadai. Mereka menekankan bahwa situasi di Gaza justru memburuk, dengan pembunuhan warga sipil yang terus berlanjut. Oleh karena itu, mereka mendesak pemerintah Inggris tidak hanya memperpanjang penangguhan 30 lisensi tersebut, tetapi juga menghentikan semua ekspor senjata ke Israel, serta menangguhkan perjanjian perdagangan bebas yang ada.
Israel terus melancarkan serangan militer di Gaza bahkan setelah gencatan senjata 10 Oktober 2025. Data otoritas kesehatan setempat mencatat, setidaknya 460 warga Palestina tewas dan hampir 1.270 lainnya terluka akibat serangan Israel sejak gencatan tersebut. Serangan-serangan ini sering menyasar kawasan permukiman, rumah sakit, dan infrastruktur sipil, mengakibatkan korban jiwa yang sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak. Kelompok masyarakat sipil menilai tindakan Israel ini sebagai bentuk pengabaian terhadap perdamaian dan kelanjutan dari pelanggaran hak asasi manusia yang sistematis.
Gelombang pasokan senjata baru dari Inggris ke Israel mengancam harapan perdamaian di Gaza, di mana setiap rudal yang dikirim memperpanjang penderitaan warga sipil. Tekanan ini mengemuka setelah Menteri Perdagangan Inggris, Peter Kyle, mengisyaratkan rencana pemerintah untuk mencabut penangguhan sementara ekspor senjata ke Israel.
Kyle berargumen bahwa langkah tersebut dapat dipertimbangkan jika ada kemajuan menuju "perdamaian berkelanjutan". Namun, sikap ini langsung ditentang oleh koalisi organisasi masyarakat sipil, termasuk Campaign Against Arms Trade dan War on Want, yang menilai posisi pemerintah "tidak dapat dipertahankan".
sumber : Antara
