4 hours ago
1
Sejumlah tokoh hadir dalam Konferensi Republik yang digelar di UGM, Yogyakarta.
REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA - Konferensi Republik yang berlangsung di Universitas Gadjah Mada (UGM) menghasilkan tiga tuntutan: kembalikan kedaulatan masyarakat sipil, bangun formasi baru republik untuk memulihkan kepercayaan publik, dan satukan seluruh kekuatan sipil.
Forum memberikan mandat kepada Sudirman Said selaku Ketua Umum Panitia dan Yanuar Nugroho selaku Sekretaris Jenderal, untuk meneruskan proses ini dengan rapat kerja yang harus segera digelar.
Sudirman menyebut mandat itu sebagai momentum kembali ke paradigma masyarakat sipil sebagai salah satu pilar utama bernegara. Konsekuensinya, masyarakat sipil harus bisa berdiri setara dengan pilar negara lainnya.
Dia menyebut, secara tradisional, atas nama independensi, civil society cenderung merasa risih berhubungan dengan partai politik seolah itu bukan situasi yang mulia, Padahal justru di sanalah keputusan dibuat.
"Sudah saatnya kita masuk ke paradigma baru dengan lebih percaya diri," kata Sudirman di Jakarta, Sabtu (31/5/2026).
Dia menjelaskan tugas sejati masyarakat sipil adalah membangun jembatan dan bersedia berhubungan dengan elemen mana saja, baik politisi, tentara dan polisi, sehingga ketika keputusan dalam negara diambil, argumennya berbasis data dan bukti.
Yanuar Nugroho, menegaskan bahwa forum ini bukan kongkow wacana. Ketika ditanya apakah Konferensi Republik adalah gerakan politik, jawabannya tegas.
"Ini bukan gerakan politik praktis maupun agenda elektoral. Ini ruang pertukaran gagasan yang dimulai dari Yogyakarta dan harus berkembang ke berbagai kota serta komunitas," ujarnya.
Menurut Yanuar yang menyatukannya bukan struktur, melainkan keresahan yang sama. "Ini bukan kegelisahan segelintir aktivis. Ini kegelisahan kolektif seluruh masyarakat sipil yang tersebar di berbagai wilayah,” urai Yanuar.
