7 hours ago
4
Jakarta, CNN Indonesia --
Komisi X DPR RI mengaku belum mengetahui soal proses penulisan ulang sejarah Indonesia yang dilakukan Kementerian Kebudayaan, dan ditargetkan rampung sebelum 17 Agustus 2025 mendatang.
Ketua Komisi X Hetifah Sjaifudian mengakui pihaknya belum pernah membahas dan berkoordinasi dengan Kementerian Kebudayaan terkait proyek ini.
"Terus terang kami pun belum pernah bertemu secara langsung dan membahas apa persisnya hal-hal yang akan direvisi atau bagaimana prosesnya dan sebagainya," kata Hetifah dalam rapat komisi X di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (19/5).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Senada, Anggota Komisi X Fraksi PDIP Mercy Barends menyebut Kementerian Kebudayaan belum pernah mengirim laporan terkait proyek ini.
Mercy mengaku baru mengetahui rencana ini berdasarkan informasi yang beredar di media sosial dan berita media massa.
Oleh karena itu, ia mengaku tak bisa bicara banyak terkait penolakan yang disampaikan Aliansi Keterbukaan Sejarah Indonesia (AKSI) terkait upaya penulisan ulang sejarah ini.
"Kita belum mendapat satu dokumen resmi pun maka hari ini perkenankanlah kami untuk mungkin memberikan sejumlah insight aja ya berkaitan dengan sejumlah sejarah ini," ujarnya.
Di sisi lain, Anggota Komisi X Fraksi PDIP My Esti Wijayanti berharap Hetifah segera memanggil Menteri Kebudayaan Fadli Zon untuk berdiskusi terkait hal ini. Terlebih, Fadli sempat mengatakan bahwa proyek penulisan ulang sejarah RI ditargetkan rampung sebelum HUT ke-81 RI.
"Untuk kemudian semuanya bisa bicara secara terbuka karena ini bicara soal sejarah sejarah yang memang harus sesuai dengan fakta yang ada," kata dia.
"Tidak ada muatan-muatan yang kemudian justru membuat kegaduhan di republik ini saya kira itu," imbuhnya.
Sebelumnya, Fadli menargetkan penulisan ulang sejarah RI rampung pada Agustus 2025 bertepatan dengan HUT ke-80 RI.
"Sebentar lagi selesainya, Agustus target kita," kata Fadli di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (5/5).
Fadli menyatakan penulisan ulang sejarah itu akan melibatkan lebih dari 100 sejarawan dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Menurutnya, mereka yang terlibat itu memiliki kompetensi yang mumpuni dalam bidangnya.
"Ada banyak temuan-temuan misalnya di era prasejarah, dan juga penambahan-penambahan pada masa pemerintahan yang lalu dan sebagainya," ujar dia.
Fadli menyebut penulisan sejarah resmi Indonesia itu terakhir kali dituangkan pada 2012 dalam buku 'Indonesia Dalam Arus Sejarah'.
(mab/pta)
