Klaim Pertumbuhan Ekonomi dan Ekspansi Dunia Usaha

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Di balik keberhasilan mencapai target pertumbuhan ekonomi triwulan I-2026 sebesar 5,61 persen, banyak pihak berharap keberhasilan ini juga konsisten dengan kondisi riil di lapangan. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai masih ada sentimen negatif yang membayangi dunia usaha. Untuk itu, Purbaya berjanji pemerintah akan memfasilitasi dan membantu dunia usaha. 

Pemerintah berkomitmen memberikan stimulus fiskal dan menyediakan likuiditas kepada dunia usaha. Bersama Bank Indonesia, pemerintah juga akan menempuh langkah stabilisasi rupiah yang diharapkan menjadi ekosistem yang positif mendorong perkembangan dunia usaha ke arah yang lebih baik.

Selama ini, porsi belanja pemerintah, menurut Purbaya, hanya sekitar 10 persen dari produk domestik bruto (PDB) nasional. Sebanyak 90 persen sisanya berasal dari swasta dan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen mendorong pertumbuhan swasta dan meningkatkan daya beli masyarakat. Di tahun 2026, Purbaya ingin memastikan bahwa ekonomi Indonesia memang memiliki daya tahan yang benar-benar teruji dan kemampuan adaptasi yang ligat.

Meskipun tekanan biaya dan ketidakpastian global masih membayangi, potensi ekonomi Indonesia sangat solid. Dengan pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,61 persen diharapkan dunia usaha memiliki landasan yang cukup stabil untuk bertumbuh. Sejauh mana hal ini memungkinkan untuk diwujudkan? Pertanyaan ini menarik untuk dikaji pasca pengumuman BPS tentang hasil pertumbuhan ekonomi Indonesia yang agak di luar dugaan para pengamat dan lembaga internasional.

Kendala Utama

Kunci keberhasilan dunia usaha dapat memanfaatkan pertumbuhan ekonomi yang solid untuk mengembangkan diri, tentu bukan sekadar pada ketersediaan dan kucuran modal, melainkan pada kecepatan adaptasi teknologi dan kreativitas dalam menangkap kebutuhan konsumen yang berubah cepat. Dunia usaha tidak boleh stagnan, tetapi harus sudah berubah menjadi lebih fleksibel dan adaptif terutama menyikapi perkembangan era digitalisasi dan efisiensi.

Menurut Menkeu Purbaya, dalam rangka memanfaatkan momentum pertumbuhan ekonomi, pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah. Selain memastikan likuiditas perbankan memadai agar pelaku usaha memiliki ruang untuk melakukan ekspansi, untuk menjaga permintaan domestik, pemerintah juga akan berusaha mempertahankan daya beli masyarakat melalui penyaluran gaji ketiga belas bagi aparatur sipil negara serta melanjutkan ekspansi belanja negara. Di luar itu, masih ada sejumlah program lain yang dikembangkan pemerintah, seperti mengaktifkan kembali instrumen dana stabilisasi obligasi untuk menyerap tekanan di pasar keuangan dan juga melakukan langkah pengetatan aturan pembelian valuta asing tanpa underlying, guna meredam volatilitas rupiah.

Disadari pemerintah, tidak mungkin mempertahankan dan apalagi meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi bila tidak melibatkan dukungan pihak dunia usaha. Selama ini pihak swasta telah banyak berperan dalam investasi dan penciptaan lapangan pekerjaan. Dengan membuka kesempatan kerja baru, dunia usaha akan berperan mengurangi pengangguran sehingga memberi dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Dampaknya, daya beli naik sehingga konsumsi masyarakat, sebagai salah satu faktor pertumbuhan ekonomi, juga meningkat.

Masalahnya sekarang, di tengah keberhasilan mencapai angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi ini, dunia usaha mengaku dalam kondisi tertekan. Tekanan itu tecermin pada pertumbuhan sektor manufaktur yang mengalami kontraksi triwulanan -1,01, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang terus naik hingga di atas Rp 17.400, biaya bahan baku melonjak, dan lain-lain. Belum lagi mereka dihadapkan pada masalah klasik, seperti ancaman premanisme, masih adanya berbagai pungutan daerah yang resmi maupun tidak resmi, dan situasi politik yang seringkali fluktuatif.

Berdasarkan data Indeks Manajer Pembelian (PMI) Manufaktur Indonesia yang dirilis S&P Global, pada April 2026 Indonesia mengalami penurunan dari level 50,1 pada Maret menjadi 49,1 pada April. Industri manufaktur kita tidak melakukan ekspansi sehingga bisa dipastikan pembukaan lapangan pekerjaan menurun. Secara garis besar, kendala utama yang dihadapi dunia usaha untuk dapat bangkit dan ekspansif adalah:

Pertama, tekanan biaya operasional dan pelemahan rupiah. Meskipun pertumbuhan ekonomi positif, tidak sedikit pelaku usaha yang merasakan tekanan biaya produksi yang meningkat akibat inflasi bahan baku dan kenaikan upah. Sektor perdagangan dan industri manufaktur umumnya masih memiliki ketergantungan terhadap bahan baku impor. Pada saat terjadi pelemahan nilai tukar rupiah, margin keuntungan niscaya akan tergerus karena kenaikan biaya produksi yang tidak sesuai dengan penurunan permintaan di pasaran.

Kedua, kesenjangan digitalisasi dan teknologi (AI) yang menyebabkan UMKM makin tersisih. Tahun 2026, adopsi Artificial Intelligence (AI) dan otomatisasi bukan lagi pilihan, melainkan keharusan untuk efisiensi. Namun, tantangan terbesarnya adalah memastikan teknologi ini inklusif. UMKM, yang mencakup 97,6 persen struktur ekonomi nasional, berisiko tertinggal jika akses AI hanya dikuasai usaha menengah-besar. Literasi digital yang masih rendah membuat banyak pelaku usaha kesulitan mengoptimalkan data untuk pengembangan bisnis. Inilah tantangan terbesar yang dihadapi pelaku UMKm di tanah air.

Ketiga, akses permodalan dan kompleksitas regulasi. Dari 65 juta UMKM yang ada, masih ada puluhan juta yang belum bisa mengakses mekanisme pembiayaan formal karena keterbatasan agunan dan rekam jejak keuangan. Di sisi lain, meskipun ada upaya simplifikasi, regulasi yang kompleks dan perubahan kebijakan yang sering terjadi menciptakan ketidakpastian bagi investor dan pelaku usaha. Pada titik ini, jangan heran jika banyak pelaku UMKM masih gagap beradaptasi dengan iklim persaingan baru. Mereka memilih menunggu, bahkan terkadang harus kolaps karena tidak peka beradaptasi pada perkembangan baru pasar.

Ekspansif

Mendorong dunia usaha agar lebih ekspansif harus diakui bukan hal yang mudah. Ketika terjadi pelemahan permintaan, terutama dari pasar ekspor, diiringi dengan kenaikan biaya produksi akibat faktor energi dan bahan baku, maka yang terjadi adalah intensitas tekanan yang meningkat. Saat ini, sekitar 70 persen kebutuhan bahan baku industri nasional masih bergantung pada impor. Oleh sebab itu, depresiasi rupiah sampai ke Rp 17.400 per dolar AS tentu akan memberikan tekanan langsung terhadap arus kas dan margin usaha.

Berbeda dengan triwulan I-2026 yang masih diuntungkan oleh momen sejumlah hari raya, kini memasuki triwulan II-2026 kesempatan itu tidak lagi sama. Ke depan, fokus utama kebijakan mau tidak mau adalah bagaimana menjaga stabilitas dan membatasi transmisi guncangan global ke perekonomian domestik. Selain tetap konsisten menjaga stabilitas makroekonomi, termasuk pengendalian harga energi, stabilitas nilai tukar, serta kelancaran logistik rantai pasok, pada saat yang sama, diperlukan kebijakan yang adaptif dan berbasis sektor untuk mengurangi shock transmission agar dunia usaha dapat merespons dengan lebih terukur.

Kita mengapresiasi upaya-upaya pemerintah sehingga pertumbuhan ekonomi pada triwulan pertama tahun ini tumbuh mengesankan. Kita berharap pertumbuhan seperti ini bisa berkelanjutan di tengah masalah yang menumpuk, seperti tekanan geopolitik, dan juga sejumlah masalah di dalam negeri, seperti pengangguran, kenaikan harga-harga, dan daya beli masyarakat yang belum cukup kuat.

Dengan memastikan stabilitas makroekonomi tetap terjaga, penurunan suku bunga acuan, dan stimulus pemerintah, harapan kita dunia usaha diprediksi akan mengalami rebound yang lebih kuat di paruh kedua 2026. Semoga.

Disclaimer: Pandangan yang disampaikan dalam tulisan di atas adalah pendapat pribadi penulisnya yang belum tentu mencerminkan sikap Republika soal isu-isu terkait.