2 hours ago
1
Oleh: Fitriyan Zamzami, jurnalis Republika
REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON – Serangan ke Iran pada Sabtu pagi adalah juga aksi bersama dua negara anggota “Dewan Perdamaian” alias Board of Peace. Ia adalah gambaran bagaimana janji-janji Presiden AS Donald Trump soal perdamaian dunia yang ia jual lewat BoP ternyata bualan semata.
Pengamat kebijakan luar negeri di berbagai negara mencatat bahwa aksi itu sama sekali tanpa kondisi-kondisi darurat. Tak ada mandat PBB, tak ada ancaman serangan yang nyata, dan dilakukan saat perundingan damai justru mulai membuahkan hasil.
“Perang pertama di era Dewan Perdamaian Donald Trump telah dimulai – sebuah upaya perubahan rezim tanpa alasan yang bekerja sama dengan Israel, tanpa dasar hukum, diluncurkan di tengah upaya diplomatik untuk menghindari konflik, dan dengan sedikit konsultasi dengan Kongres atau masyarakat Amerika,” tulis koresponden senior the Guardian, Julian Borger.
Terlebih lagi, kata dia, pidato Trump yang direkam selama delapan menit setelah bom pertama jatuh, memperjelas bahwa serangan ini bukanlah serangan terbatas yang bertujuan untuk membujuk Teheran agar memberikan konsesi di meja perundingan.
Trump memeringatkan bahwa jika Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) Iran tidak menyerah, mereka akan dibunuh, dan angkatan bersenjata, rudal, dan angkatan laut negara tersebut akan dihancurkan. Ini sama sekali tak mencerminkan perkataan dari orang yang beberapa waktu lalu merengek-rengek minta diganjar Nobel Perdamaian.
Merujuk laporan media-media Iran, serangan AS tak hanya menyasar militer dan pejabat Iran. Nyaris seratus siswi sekolah putri juga meninggal terkena bom AS-Israel dalam serangan pada Sabtu.
Serangan itu, yang dijuluki “Operasi Kemarahan Epik” oleh Pentagon, terjadi beberapa hari setelah Amerika Serikat dan Iran mengambil bagian dalam pembicaraan di Jenewa, yang oleh utusan Trump dianggap “positif.” Saat mengumumkan aksi militer pada hari Sabtu, Trump berbohong mengatakan bahwa pemerintah Iran telah “menolak setiap peluang untuk meninggalkan ambisi nuklir mereka.”
Serangan Amerika Serikat dan Israel — yang oleh kedua negara dikategorikan sebagai “pencegahan” — jelas-jelas ilegal menurut hukum internasional, yang melarang ancaman atau penggunaan kekuatan kecuali sebagai respons terhadap serangan bersenjata. Pemerintahan Trump juga melanggar undang-undang Amerika Serikat, yang memberi Kongres satu-satunya kekuasaan untuk menyatakan perang.
“Istilah ‘preemptive’ adalah murni propaganda,” tulis jurnalis Drop Site Jeremy Scahill. "AS sekali lagi menggunakan perundingan sebagai kedok untuk mengebom Iran. Teheran baru saja menawarkan persyaratan yang jauh melampaui perjanjian nuklir tahun 2015. Yang didahului adalah diplomasi. Taktik propaganda AS ini adalah yang sama digunakan dalam perang Irak tahun 2003.”
Serangan sembrono Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang juga anggota BoP, juga menyeret negara-negara anggota Dewan Perdamaian masuk target perang. Selepas diserang, Iran telah menargetkan aset-aset Amerika Serikat di negara-negara Teluk Arab sebagai pembalasan atas serangan gabungan besar-besaran yang dilakukan AS dan Israel.
Pemerintah Iran pada hari Sabtu mengkonfirmasi serangannya terhadap beberapa sasaran, menurut kantor berita Fars, termasuk Bahrain, Kuwait, Qatar dan Uni Emirat Arab, di mana pangkalan udara dengan aset AS berada. Ledakan juga dilaporkan terjadi di Riyadh, Arab Saudi. Semua negara itu adalah anggota BoP.
Serangan ke Iran pada akhirnya menunjukkan betapa bahaya BoP yang piagamnya memberikan kuasa penuh kepada Donald Trump sebagai kepala dewan. Entah siapa lagi yang nantinya diserang Trump dengan membawa-bawa anggota BoP dengan melanggar hukum internasional dan tanpa memusingkan ada tidaknya mandat PBB.
Sejak BoP diumumkan pada Oktober 2025 lalu, tercatat Trump sudah mengancam serang Kolombia dan Kuba, sudah main hakim sendiri menangkap presiden Venezuela, mengancam akan merebut Greenland dari Denmark, dan kini menyerang Iran.
Tak heran bila kini di media sosial Board of Peace marak dipelesetkan jadi "Bored of Peace" alias "Bosan dengan Perdamaian" dan juga Board of War.
Disclaimer: Pandangan yang disampaikan dalam tulisan di atas adalah pendapat pribadi penulisnya yang belum tentu mencerminkan sikap Republika soal isu-isu terkait.
