3 hours ago
1
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkap akar persoalan tingginya impor LPG nasional yang mencapai 7,2 juta ton per tahun. (ilustrasi)
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkap akar persoalan tingginya impor LPG nasional yang mencapai 7,2 juta ton per tahun. Ia menyebut kondisi ini terjadi karena ketidaksesuaian spesifikasi gas alam di dalam negeri yang sebagian besar belum bisa dijadikan bahan baku liquefied petroleum gas (LPG).
Menurut Bahlil, konsumsi LPG Indonesia saat ini mencapai 8,5 juta ton per tahun. Namun, kapasitas produksi nasional baru sekitar 1,3 juta ton sehingga selisih kebutuhan tersebut harus dipenuhi melalui impor. “Nah, problem kita adalah LPG. Konsumsinya 8,5 juta ton per tahun, sementara produksi kita hanya 1,3 juta ton. Jadi kita impor 7,2 juta ton. Kenapa kita impor? Karena gas kita itu speknya C1, C2 yang tidak bisa dijadikan bahan baku untuk LPG,” kata Bahlil di Jakarta, Selasa (28/10/2025).
Tidak ada kode iklan yang tersedia.Ia menjelaskan, sebagian besar cadangan gas Indonesia masih didominasi metana (C1) dan etana (C2). Kedua jenis gas tersebut tidak dapat langsung digunakan untuk menghasilkan LPG. Karena itu, pemerintah kini mendorong pengembangan gas propana (C3) dan butana (C4) yang menjadi bahan utama LPG.
Langkah ini sejalan dengan agenda hilirisasi energi nasional yang menargetkan pemanfaatan maksimal sumber daya dalam negeri. Bahlil menyampaikan, Kementerian ESDM telah menyiapkan rencana percepatan pembangunan fasilitas pengolahan gas berbasis C3 dan C4 di beberapa wilayah produksi.
Pemerintah juga memperkuat program hilirisasi batu bara melalui produksi dimethyl ether (DME) sebagai substitusi LPG. Teknologi DME dinilai mampu mengurangi ketergantungan impor sekaligus menjaga ketahanan energi rumah tangga.
Ia menegaskan, pengembangan DME merupakan bagian dari strategi besar kemandirian energi nasional. Pemerintah menilai langkah ini lebih efisien dibandingkan mempertahankan skema impor jangka panjang.
Bahlil mengatakan, strategi penguatan energi nasional dilakukan secara menyeluruh dengan menyeimbangkan antara energi fosil, bioenergi, dan energi baru terbarukan. Ia memastikan arah kebijakan sektor ESDM di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tetap berpijak pada kedaulatan dan kepentingan rakyat.
