2 hours ago
1
Pekerja menunjukkan minyak goreng MinyaKita sebelum dimasukkan kedalam kardus di salah satu mitra pengemasan MinyaKita di Cakung, Jakarta , Rabu (12/5/2025). Kementerian Perdagangan bersama Satgas Pangan Polri berkomitmen terus menjalankan pengawasan secara intensif terhadap distribusi barang kebutuhan pokok (bapok), salah satunya Minyakita dengan tujuan untuk menghindari terjadinya kerugian masyarakat. Selain itu Kementerian Perdagangan bersama Satgas Pangan Polri juga akan memperketat pengawasan MinyaKita yang beredar di pasar tradisional untuk menjaga ketersediaan pasokan periode Ramadhan dan Lebaran 2025.
REPUBLIKA.CO.ID,Kementerian Perdagangan (Kemendag) melaporkan realisasi kewajiban pasokan dalam negeri atau domestic market obligation (DMO) untuk Minyakita kepada BUMN pangan telah mencapai 42 persen sejak diberlakukannya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 43 Tahun 2025.
Dalam rapat pengendalian inflasi daerah di Jakarta, Senin (16/3/2026), Direktur Bina Pasar Dalam Negeri Kemendag Nawandaru Dwi Putra mengatakan capaian tersebut telah melampaui batas minimal yang ditetapkan sebesar 35 persen.
Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan komitmen produsen minyak goreng dalam memenuhi kewajiban pasokan untuk kebutuhan dalam negeri, khususnya bagi BUMN yang menjalankan program pangan pemerintah.
"Untuk realisasi DMO kepada D1, utamanya BUMN ini, sudah tercatat sejak berlakunya Permendag 43 ini sebesar 42 persen. Jadi artinya sudah di atas target yaitu minimal 35 persen," kata Nawandaru.
Ia menjelaskan pada Januari hingga Februari sempat terjadi tekanan pada realisasi distribusi karena produsen dan BUMN masih berada dalam masa transisi untuk menyesuaikan pola kerja sama business to business (B2B).
Meski demikian, dukungan dari pemerintah melalui penetapan alokasi kepada produsen minyak goreng dinilai membantu meningkatkan pasokan kepada BUMN pangan.
Dukungan tersebut antara lain melalui surat dari Menteri Pertanian dan Kepala Badan Pangan Nasional yang mendorong produsen menambah distribusi pasokan untuk mendukung program bantuan pangan.
Kemendag juga mencatat sekitar 75 persen produsen minyak goreng telah memenuhi ambang batas minimal kewajiban DMO sebesar 35 persen. Sementara itu, sekitar 25 persen produsen lainnya diharapkan segera menyusul memenuhi ketentuan tersebut pada Maret 2026.
Nawandaru menyampaikan kelancaran distribusi Minyakita juga memerlukan peran aktif produsen dan BUMN melalui pendekatan kerja sama secara langsung antar pelaku usaha.
sumber : ANTARA
