3 hours ago
1
Petugas membersihkan panel Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) on grid Sengkol kapasitas 7 megawatt peak (MWp) di Sengkol, Praya, Lombok Tengah, NTB, Kamis (16/10/2025).
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Institute for Essential Services Reform (IESR) mendorong pemerintah membentuk mobilisasi nasional untuk merealisasikan target pembangunan 100 gigawatt (GW) pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dalam lima hingga 10 tahun ke depan. CEO IESR Fabby Tumiwa menilai, skala program yang menyasar hingga 80 ribu desa tersebut tidak bisa dijalankan dengan pendekatan bisnis seperti biasa, melainkan memerlukan tata kelola layaknya penanganan krisis nasional.
“Ini tidak bisa dikerjakan dengan cara biasa. Skalanya besar dan waktunya singkat. Kita perlu pengelolaan seperti saat menghadapi perang atau pandemi,” kata Fabby dalam pemaparan peta jalan implementasi 100 GW PLTS, Senin (23/2/2026).
IESR mengajukan 11 rekomendasi strategis sebagai fondasi pelaksanaan program. Rekomendasi pertama adalah pembentukan struktur komando nasional atau national solar coordination body berbentuk task force lintas kementerian. Struktur ini diperlukan untuk memastikan koordinasi, sinkronisasi regulasi, serta eksekusi proyek berjalan terpusat dan cepat.
Rekomendasi kedua menekankan pentingnya struktur koordinasi di tingkat daerah. Dengan lebih dari 17.000 pulau dan 34 provinsi, implementasi proyek dinilai tidak mungkin efektif tanpa keterlibatan aktif pemerintah daerah. Struktur lokal juga penting agar proyek PLTS mampu menciptakan manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat desa, termasuk peluang usaha dan lapangan kerja.
Ketiga, pembenahan regulasi agar proyek layak secara bisnis (bankable). IESR mengusulkan penyusunan kontrak standar, penerapan regulatory sandbox untuk menguji model bisnis baru, serta kepastian skema offtake dan jaminan pembayaran seperti take-or-pay. Penetapan tarif juga harus mempertimbangkan faktor geografis, karena biaya proyek di wilayah terpencil berbeda dengan PLTS skala utilitas di daerah padat infrastruktur.
Keempat, pembentukan arsitektur pembiayaan khusus. IESR mengusulkan mekanisme seperti village energy facility dengan skema pembiayaan campuran, termasuk dukungan ekuitas dan penjaminan risiko. Instrumen green bond berbasis klaster proyek serta insentif berbasis kinerja dinilai penting untuk menarik minat investor.
Kelima, standardisasi desain dan sistem teknis. Untuk mengejar target 100 GW, IESR mengusulkan model modular berbasis kontainer dengan kapasitas tertentu, seperti 200 kilowatt atau 500 kilowatt, yang bersifat plug and play. Standar desain nasional diperlukan agar implementasi dapat dilakukan serentak dan efisien.
