4 hours ago
2
Warga gaza mendukai kerabat yang syahid akibat serangan Israel di Gaza bagian tengah, Rabu (29/10/2025).
REPUBLIKA.CO.ID, GAZA -- Kelompok Hamas menuding Israel berupaya menyabotase gencatan senjata di Jalur Gaza yang proses kesepakatannya turut dimediasi Amerika Serikat (AS). Pernyataan Hamas berkaitan dengan serangkaian serangan Israel ke Gaza saat gencatan senjata tengah diberlakukan.
"Hamas menegaskan bahwa pendudukan (Israel) memikul tanggung jawab penuh atas eskalasi berbahaya ini, beserta konsekuensinya di lapangan dan politik, serta atas upaya menyabotase rencana (Presiden AS Donald) Trump dan perjanjian gencatan senjata," kata Hamas dalam sebuah pernyataan pada Rabu (29/10/2025), dilaporkan Anadolu Agency.
Meski demikian, Hamas menyatakan tetap berkomitmen terhadap kesepakatan gencatan senjata. Namun Hamas mendesak para mediator dan penjamin kesepakatan gencatan senjata untuk menekan Israel agar berhenti melakukan pembantaian terhadap rakyat Palestina.
Israel melancarkan serangan ke Gaza pada Selasa (28/10/2025) malam. Lebih dari 100 warga Gaza dilaporkan terbunuh akibat serangan tersebut. Peristiwa itu menjadi serangan terbaru Israel sejak gencatan senjata di Gaza diberlakukan pada 10 Oktober 2025 lalu.
Israel mengklaim bahwa serangan tersebut merupakan respons atas aksi penembakan terhadap pasukannya di wilayah Rafah. Hamas telah membantah terlibat dalam serangan itu.
Sementara itu PBB telah menyuarakan keprihatinan atas serangan terbaru yang dilancarkan Israel ke Gaza. PBB menggambarkan serangan itu sebagai peristiwa mengerikan.
"Laporan bahwa lebih dari 100 warga Palestina tewas semalam dalam gelombang serangan udara Israel, terutama terhadap bangunan tempat tinggal, tenda-tenda pengungsi internal, dan sekolah-sekolah di Jalur Gaza, setelah tewasnya seorang tentara Israel, sungguh mengerikan,” kata Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) PBB Volker Turk pada Rabu, dikutip laman Al Arabiya.
"Hukum perang sangat jelas menegaskan pentingnya melindungi warga sipil dan infrastruktur sipil," tambah Turk.
Dia menegaskan, Israel harus mematuhi kewajibannya berdasarkan hukum humaniter internasional. Jika tidak, Tel Aviv disebut akan bertanggung jawab atas segala pelanggaran yang dilakukannya.
