2 hours ago
1
Transformasi digital diharapkan dapat mewujudkan pelayanan publik makin baik.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Transformasi digital menjadi arah utama reformasi kepabeanan dunia. Hal ini mengemuka dalam Korea Customs Week 2026, forum internasional yang diselenggarakan oleh Korea Customs Service (KCS) pada 1-2 April 2026 di Seoul, Korea Selatan.
Forum tersebut mempertemukan pimpinan administrasi kepabeanan dari berbagai negara seperti Korea Selatan, Indonesia, Kazakhstan, Hong Kong, Kamboja, Azerbaijan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Laos, dan Tajikistan. Forum ini membahas penguatan ekosistem perdagangan global melalui pemanfaatan teknologi dan data.
Indonesia hadir melalui delegasi Bea Cukai yang dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Letjen TNI (Purn.) Djaka Budhi Utama sebagai Ketua Delegasi. Dalam forum tersebut, Indonesia turut menyampaikan pengalaman nasional dalam pengelolaan perdagangan lintas negara, khususnya pada sektor perdagangan elektronik (cross-border e-commerce).
Beberapa kebijakan yang dipaparkan antara lain penerapan simplified declaration, kebijakan de minimis, paperless processing, serta penggunaan risk engine berbasis data untuk pengawasan barang impor. Bagi masyarakat, hasil forum ini penting karena berkaitan langsung dengan layanan kepabeanan yang semakin cepat, akurat, dan transparan.
Berikut beberapa hal penting yang perlu diketahui:
1.Layanan Kepabeanan Makin Cepat dan Efisien
Arah reformasi global menunjukkan bahwa administrasi kepabeanan bergerak menuju digital customs administration. Proses yang sebelumnya memerlukan dokumen fisik kini beralih ke sistem elektronik atau paperless trade, sehingga pelayanan ekspor-impor menjadi lebih cepat dan mengurangi hambatan birokrasi.
2. Pemanfaatan Big Data dan AI untuk Pengawasan
Forum menyoroti pentingnya interoperabilitas antarsistem dan pertukaran data elektronik antarnegara. Selain itu, penggunaan artificial intelligence (AI) dalam manajemen risiko membantu petugas kepabeanan melakukan pengawasan yang lebih tepat sasaran terhadap barang berisiko tinggi, sekaligus memperlancar arus barang yang patuh.
3. Pengelolaan E-commerce Lintas Negara Makin Tertata
Pertumbuhan pesat belanja daring dari luar negeri menjadi perhatian utama dalam forum ini. Tantangan seperti lonjakan volume kiriman, keterbatasan data, hingga potensi penyimpangan perdagangan perlu direspons dengan sistem yang lebih modern agar perlindungan konsumen dan penerimaan negara tetap terjaga.
4. Kebijakan Bea Cukai Sejalan dengan Praktik Global
Kebijakan yang telah diterapkan Bea Cukai seperti paperless processing, simplified declaration, dan pengawasan berbasis data menunjukkan bahwa Indonesia telah bergerak sejalan dengan tren reformasi kepabeanan dunia. Hal ini penting untuk menjaga daya saing perdagangan nasional sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi.
