10 hours ago
3
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Semakin banyak koalisi masyarakat sipil yang mendesak pemerintah Indonesia untuk terlibat dan berperan aktif dalam konferensi internasional mengenai transisi energi dari bahan bakar fosil atau First Conference on Transitioning Away from Fossil Fuels (TAFF) yang akan digelar di Santa Marta, Kolombia. Setelah AEER, ICEL, Yayasan PIKUL, 350.org, dan Greenpeace Indonesia, kini lembaga think tank CELIOS, INDEF, dan Yayasan CERAH juga mendesak pemerintah Indonesia mengikuti konferensi tersebut.
TAFF yang akan digelar pada 24-29 April itu bertujuan menginisiasi proses di mana koalisi negara-negara, pemerintah daerah, dan pihak terkait lainnya dapat mengidentifikasi serta menciptakan jalur transisi progresif dari bahan bakar fosil.
“Konferensi Santa Marta ini sebenarnya sangat krusial dan menjadi momentum penting dalam konteks Indonesia saat ini yang tengah menghadapi gejolak global yang berimplikasi pada banyak hal, dari pasokan energi nasional hingga fiskal ekonomi, karena kita masih bergantung pada bahan bakar fosil,” kata Direktur Kolaborasi Internasional Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Imaduddin Abdullah dalam pernyataannya, Jumat (17/2/2026) lalu.
Ia menjelaskan, fluktuasi harga energi global menimbulkan lonjakan beban fiskal lantaran subsidi energi kini nyaris sama besar dengan anggaran sektor prioritas, yakni mencapai 93 persen dari alokasi untuk kesehatan, 51 persen dari porsi infrastruktur, dan 28 persen anggaran pendidikan. Meski harga tinggi, penerimaan sektor energi fosil juga tidak cukup stabil untuk menutup lonjakan subsidi dan kompensasi energi dalam dua tahun terakhir.
Bahkan, tambahnya, pengeluaran energi melampaui penerimaannya, dengan defisit Rp 135 triliun pada 2022 dan tetap negatif pada 2024-2025. Data ini menunjukkan energi fosil menjadi beban bersih bagi APBN.
“Akibatnya, belanja prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur tergerus, defisit fiskal melebar, utang dan ruang fiskal menyempit. Yang juga kita sayangkan adalah, dengan terus bergantung pada energi fosil, daya saing nasional melemah dan investasi tertahan karena di level global semua sudah bergerak ke transisi hijau. Padahal, salah satu penentu competitiveness adalah sejauh mana negara bisa bergeser ke transisi hijau dan mendorong transisi energi,” kata Imaduddin.
Direktur Fiscal Justice Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Media Wahyudi Askar menambahkan, kondisi terkini menyiratkan perang antara Amerika Serikat-Israel dengan Iran belum akan selesai. Di sisi lain, ketergantungan pada energi fosil akan menjebak Indonesia dalam krisis energi. Kondisi ini seharusnya menjadi cukup alasan bagi Indonesia untuk mendukung Konferensi Santa Marta.
“Peran Konferensi Santa Marta harapannya bisa mengubah shock menjadi kebijakan yang jelas. Kita tahu COP tidak menawarkan banyak hal, lambat dan konsensusnya tidak kunjung tercapai. Santa Marta harapannya bisa menjadi aksi cepat memecah kebutuhan global saat ini, bisa mempercepat transisi energi dengan mengunci komitmen fossil fuel phase out, agar negara mempunyai komitmen yang lebih kuat untuk melakukan transisi energi,” kata Media.
