4 hours ago
2
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – DPRD DKI Jakarta pada awal pekan menggelar rapat paripurna untuk menyampaikan pandangan umum fraksi-fraksi terhadap sejumlah Rancangan Peraturan Daerah, salah satunya Raperda Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) DKI Jakarta 2026–2046. Agenda tersebut juga diikuti dengan penyampaian jawaban Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Senin (19/1/2026).
Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta menilai RPIP sebagai instrumen strategis untuk menjaga arah pertumbuhan ekonomi Jakarta pascaperubahan status ibu kota negara. Dokumen ini dinilai dapat menentukan daya saing industri, penciptaan nilai tambah, dan keberlanjutan ekonomi jangka panjang.
Anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi Golkar Syafi Fabio Djohan menegaskan RPIP perlu disusun sebagai kebijakan yang operasional dan dapat diawasi. Dokumen perencanaan dinilai harus memiliki ukuran kinerja yang jelas agar implementasinya efektif.
“RPIP perlu dilengkapi mekanisme implementasi yang terukur melalui rencana aksi jangka menengah, indikator kinerja yang jelas, serta mekanisme pelaporan dan evaluasi kepada DPRD,” ucap Syafi dalam siaran pers, Kamis (22/1/2026).
Golkar menekankan RPIP perlu berpihak pada penguatan industri kecil dan menengah agar transformasi ekonomi Jakarta berlangsung inklusif. Pembangunan industri juga dinilai perlu selaras dengan tata ruang wilayah dan daya dukung lingkungan agar pertumbuhan ekonomi tidak menurunkan kualitas hidup masyarakat.
Dalam konteks transformasi Jakarta menuju kota global, Fraksi Golkar memandang RPIP sebagai alat kebijakan untuk memperkuat daya saing, menciptakan lapangan kerja, serta menjaga keberlanjutan pembangunan industri.
Rapat paripurna juga membahas Raperda tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN). Terkait raperda tersebut, Syafi menekankan bahwa peraturan itu sangat penting untuk mendukung ketahanan sosial dan produktivitas ekonomi.
“Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Jakarta bukan lagi sekadar persoalan hukum atau kesehatan, tetapi sudah menjadi ancaman serius yang meresahkan publik, memicu kriminalitas, serta merusak masa depan generasi muda dan kualitas hidup masyarakat,” kata Syafi.
Golkar mendukung pembahasan Raperda P4GN dengan penekanan pada pencegahan dan rehabilitasi yang terintegrasi. Pendekatan tersebut dinilai penting untuk menekan dampak sosial dan ekonomi dari penyalahgunaan narkotika.
Golkar berharap seluruh masukan terhadap kedua raperda tersebut ditindaklanjuti secara serius dalam pembahasan lanjutan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
“Fraksi Golkar berharap seluruh masukan, kritik, dan saran yang disampaikan dapat ditanggapi secara serius oleh Gubernur DKI Jakarta beserta jajarannya dalam pembahasan lanjutan kedua Ranperda tersebut,” ujar Syafi.
