2 weeks ago
3
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno Laksono meningatkan, rencana pemerintah RI mengirimkan prajurit TNI ke Gaza tidak dimaksudkan sebagai upaya untuk menonjolkan diri atau sekadar menjadi yang terdepan. Dia menegaskan, pengiriman pasukan perdamaian untuk berkontribusi pada perdamaian dunia.
"Rencana pengiriman pasukan Indonesia ke Gaza tidak dimaksudkan sebagai upaya untuk menonjolkan diri atau sekadar menjadi yang terdepan. Dari perspektif Komisi I DPR RI, langkah ini merupakan wujud konsistensi Indonesia dalam menjalankan komitmen terhadap misi perdamaian internasional," kata Dave kepada Republika di Jakarta, Rabu (11/2/2026).
Dave menyampaikan, kehadiran pasukan TNI di Gaza merupakan bagian dari tradisi panjang diplomasi Indonesia dalam mendukung stabilitas global, memperjuangkan nilai kemanusiaan, serta mengawal amanat konstitusi yang menegaskan dukungan terhadap perjuangan bangsa Palestina. "Orientasi utama terletak pada kontribusi nyata Indonesia dalam menjaga perdamaian dan meringankan penderitaan masyarakat sipil," katanya.
Menurut Dave, Indonesia memiliki rekam jejak kuat dalam mengirimkan pasukan penjaga perdamaian ke berbagai kawasan konflik. Dia menyebut, prinsip yang sama juga berlaku untuk misi menjaga Gaza, meski kali ini di bawah Board of Peace (BoP).
"Indonesia memiliki rekam jejak yang kuat dalam mengirimkan pasukan penjaga perdamaian ke berbagai kawasan konflik, dan prinsip yang sama berlaku di Gaza. Kehadiran TNI di sana bukan untuk bertempur atau melakukan konfrontasi, melainkan untuk menjaga stabilitas, mengawasi gencatan senjata, serta membantu percepatan pemulihan wilayah yang terdampak perang," kata Dave.
Ketua DPP Partai Golkar itu menilai, pengalaman yang dimiliki Indonesia di berbagai misi perdamaian dapat menjadi modal untuk memberikan peran konstruktif di Gaza. "Dengan pengalaman yang dimiliki, Indonesia diharapkan dapat memberikan peran konstruktif sekaligus menambah kepercayaan masyarakat internasional terhadap komitmen kita," katanya.
Lebih lanjut, Dave menekankan, pengiriman pasukan harus dilakukan secara terukur, realistis, dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Dia menilai, jumlah personel tidak perlu berlebihan, melainkan disesuaikan dengan mandat yang diberikan serta aturan keterlibatan yang jelas.
