7 hours ago
2
Pemprov Gorontalo susun DTSEN dukung Satu Data Indonesia.
REPUBLIKA.CO.ID, GORONTALO, – Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi Gorontalo menyusun rancangan proses bisnis untuk berbagi pakai Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Langkah ini merupakan bagian dari upaya mendukung kebijakan Satu Data Indonesia.
Kepala Bidang Statistik Diskominfotik Provinsi Gorontalo, Marto Biki, menyatakan bahwa penyusunan rancangan ini bertujuan untuk menghadirkan mekanisme yang jelas dalam pengelolaan dan pemanfaatan data sosial ekonomi oleh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.
Melalui rancangan ini, proses permohonan, verifikasi, hingga pemanfaatan data diharapkan dapat berjalan secara terstruktur, transparan, dan sesuai dengan prinsip tata kelola data pemerintahan yang baik. Selain itu, Diskominfotik juga menyiapkan tata kelola data berbasis By Name By Address (BNBA).
Pengelolaan Data dan Keamanan
Pendekatan By Name By Address memungkinkan pemerintah daerah memiliki data individu dan rumah tangga secara lebih spesifik, sehingga dapat mendukung perumusan program pembangunan yang tepat sasaran, terutama dalam bidang perlindungan sosial, penanggulangan kemiskinan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Diskominfotik berperan strategis sebagai wali data daerah dalam mengkoordinasikan pengelolaan data sektoral serta memastikan proses berbagi pakai data dilakukan sesuai standar dan ketentuan. Mekanisme akses dan pemanfaatan data akan dilakukan melalui aplikasi PENTAGON yang dikelola oleh Diskominfotik.
Sistem ini akan dilengkapi dengan pengaturan hak akses, proses verifikasi permohonan data, serta pengendalian penggunaan data sesuai tingkat keterbukaan data. Aspek keamanan menjadi perhatian utama dalam penerapan mekanisme berbagi pakai data tersebut.
Pemanfaatan data DTSEN maupun data berbasis BNBA harus dilakukan dengan hati-hati melalui sistem pengamanan terintegrasi. Penerapan sistem keamanan pada aplikasi PENTAGON bertujuan untuk memastikan bahwa data sensitif, khususnya data individu berbasis BNBA, hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang dan sesuai kebutuhan program pembangunan.
Konten ini diolah dengan bantuan AI.
sumber : antara
