Diguyur Rp200 Triliun: Begini Peta Kekuatan Kredit BNI, BRI, dan Mandiri

Jakarta, CNBC Indonesia - Lima bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) sudah resmi mendapat guyuran Rp200 triliun dari pemerintah melalui Bank Indonesia (BI). Harapannya, dana ini bisa disalurkan sebagai kredit/pembiayaan ke sektor produktif.

Adapun kelima bank penerima dana tersebut meliputi Bank Rakyat Indonesia (BBRI), Bank Negara Indonesia (BBNI), Bank Mandiri (BMRI), Bank Tabungan Negara (BBTN), serta Bank Syariah Indonesia (BRIS).

Limit penempatan yang diberikan berbeda untuk masing-masing bank, yakni BRI Rp55 triliun, BNI Rp55 triliun, Mandiri Rp55 triliun, BTN Rp25 triliun, dan BSI Rp10 triliun.

Dasar hukum penempatan dana ini tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 276 Tahun 2025 yang berlaku mulai 12 September 2025.

Menteri Keuangan, Purbaya menegaskan tidak ada arahan khusus terkait penggunaan dana tersebut. Namun, bank-bank Himbara diharapkan dapat menyalurkannya ke sektor produktif untuk memperkuat likuiditas dan mendorong pertumbuhan ekonomi, sejalan dengan program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Purbaya juga menekankan agar dana ini tidak dialihkan ke instrumen investasi seperti Surat Berharga Negara (SBN) maupun Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

Dengan adanya tambahan likuiditas Rp200 triliun ini, setiap bank Himbara kini memiliki ruang lebih besar untuk menyalurkan kredit.

BRI dan BNI diperkirakan akan tetap fokus pada pembiayaan UMKM dan korporasi besar, Mandiri cenderung memperkuat kredit wholesale dan segmen komersial, BTN diarahkan memperdalam pembiayaan perumahan, sementara BSI berpotensi meningkatkan ekspansi pembiayaan syariah.

Artinya, meski sama-sama mendapatkan kucuran dana, fokus penyaluran kredit tiap bank Himbara akan berbeda sesuai dengan positioning bisnis masing-masing. Mari kita bandingkan segmen kredit dari lima bank Himbara yang mendapatkan kucuran dana dari pemerintah ini :

Bank BRI

Pertama dari BBRI dulu, sampai pertengahan tahun ini, bank pelat merah ini sudah menyalurkan kredit sampai Rp1,41 kuadriliun, tumbuh 5,97% secara tahunan (yoy).

Dari jumlah tersebut, porsi terbesar masih datang dari kredit mikro yang mencapai Rp632,8 triliun atau sekitar 44,67% dari total pinjaman. Meski porsinya sedikit turun dibandingkan 46,61% di semester I-2024, secara nilai kredit mikro tetap tumbuh Rp9,8 triliun.

Dominasi ini selaras dengan peran UMKM dalam perekonomian nasional. Data Kementerian Koperasi dan UKM [ada 2024 menunjukkan, UMKM menyumbang sekitar 61% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sekaligus menyerap 97% tenaga kerja. Capaian tersebut sejalan dengan data 2023, di mana kontribusi UMKM ke PDB mencapai 61,9%

Tak heran, pemerintah menaruh perhatian besar pada BRI sebagai motor pembiayaan segmen mikro. Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh BRI pada 2024 bahkan mencapai Rp184,98 triliun, tertinggi di industri.

Sementara itu, segmen lain seperti korporasi, konsumer, dan komersial mulai menunjukkan akselerasi, namun kontribusinya belum mampu menyalip kekuatan bisnis inti BRI di mikro.

Dengan kondisi sekarang, keberlanjutan pertumbuhan kredit mikro menjadi penopang stabilitas kinerja BRI sekaligus mendukung agenda pemerintah dalam memperkuat basis ekonomi kerakyatan. Dan tampaknya, sektor ini kemungkinan besar yang akan mendapatkan kucuran lebih banyak dari pengalihan dana pemerintah terkhusus pada BRI.

Bank BNI

Kedua, ada bank BNI, jika kita lihat data sampai akhir Juni 2025, BNI berhasil menyalurkan kredit sebanyak Rp778,7 triliun, tumbuh 7,1% yoy.

Segmen korporasi masih menjadi penopang utama penyaluran kredit hingga Juni 2025. Dari total kredit konsolidasi, sekitar Rp435,8 triliun atau lebih dari separuhnya diserap oleh segmen korporasi, dengan pertumbuhan 10,4% secara tahunan (YoY).

Rinciannya, kredit ke korporasi swasta dan institusi naik 11,1% (YoY) menjadi Rp314,6 triliun, sementara kredit ke BUMN tumbuh 8,7% (YoY) menjadi Rp121,2 triliun.

Di sisi lain, kredit ke segmen menengah (medium) masih relatif stagnan dengan penurunan tipis 0,6% YoY menjadi Rp105,4 triliun. Adapun kredit ke segmen kecil (small) justru mengalami tekanan, turun 8,5% YoY menjadi Rp73,2 triliun, terutama karena penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang merosot hingga 26,7% YoY. Meski demikian, kredit untuk UMKM non-KUR masih menunjukkan pertumbuhan positif 9,2% YoY menjadi Rp44,4 triliun.

Untuk segmen ritel, BNI membukukan kinerja solid. Kredit konsumsi tumbuh dua digit 10,7% YoY menjadi Rp147 triliun. Pertumbuhan terbesar datang dari kredit personal loan yang naik 11,7% YoY menjadi Rp60,1 triliun, diikuti oleh kredit pemilikan rumah (KPR/mortgage) yang naik 9,9% YoY ke Rp68,4 triliun.

Secara keseluruhan, total kredit BNI meningkat 7,1% YoY menjadi Rp778,7 triliun per Juni 2025, ditopang oleh kinerja segmen korporasi dan konsumsi, meskipun penyaluran kredit ke sektor UMKM masih menghadapi tantangan.

Meski begitu, secara terpisah manajemen BNI berkomitmen tetap akan menyalurkan tambahan dana Rp55 triliun dari pemerintah ke sektor-sektor produktif.

"Penempatan dana ini merupakan bentuk kepercayaan pemerintah kepada BNI. Dengan tambahan Rp55 triliun, kapasitas pembiayaan kami akan semakin besar untuk mendukung sektor-sektor produktif," ungkap Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (15/9).

Lebih lanjut, BNI berkomitmen menyalurkan dana tersebut ke sejumlah sektor prioritas pemerintah, seperti usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), infrastruktur, energi terbarukan, serta pembiayaan hijau.

Bank BTN

Ketiga, ada bank BTN yang sudah dari lama berkecimpung di industri perumahan.

Sampai pertengahan tahun ini, pembiayaan rumah masih menjadi tulang punggung bisnis BTN sampai 84,5%. Hampir setengahanya, didominasi oleh perumahan subsidi.

Segmen perumahan masih akan jadi fokus BTN, termasuk dalam hal penyaluran kredit melalui tambahan dana pemerintah senilai Rp25 triliun.

Direktur Utama BTN, Nixon Napitupulu mengungkapkan bahwa dana penempatan pemerintah senilai Rp25 triliun telah masuk ke perseroan pada Jumat (12/9/2025) sore. Dana segar ini akan difokuskan untuk mendorong penyaluran kredit, khususnya di sektor pembiayaan perumahan.

"Tidak perlu dipaksakan, dengan pipeline yang sudah ada, dana Rp25 triliun ini akan terserap seluruhnya pada pertengahan Desember mendatang," ujar Nixon.

Ia menegaskan, sesuai instruksi pemerintah dan Bank Indonesia, dana tersebut tidak boleh dialihkan untuk membeli instrumen investasi seperti Surat Berharga Negara (SBN) maupun Sertifikat Rupiah Bank Indonesia (SRBI). Dengan demikian, BTN wajib menyalurkannya ke sektor riil melalui kredit.

Melalui tambahan likuiditas ini, BTN optimistis bisa mendorong pertumbuhan kredit sebesar 9-11% sepanjang 2025. Selain itu, perseroan juga berupaya meningkatkan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) agar berada di atas level 85% sebagai cerminan produktivitas penyaluran kredit.

Bank Mandiri

Keempat, Bank Mandiri terlihat masih menempatkan fokus utama pada penyaluran kredit ke sektor korporasi, kontribusinya sampai 36,4% terhadap total kredit senilai Rp1,67 kuadriliun pada kuartal I/2025.

Secara khusus, Bank Mandiri telah menyalurkan kredit sebesar Rp960,2 triliun ke sektor riil berorientasi ekspor dan padat karya, atau setara dengan 71,88% dari total portofolio kredit.

Direktur Finance & Strategy Bank Mandiri, Novita Widya Anggraini, menuturkan bahwa tambahan likuiditas dari pemerintah senilai Rp55 triliun memberi ruang lebih besar bagi bank untuk memperkuat pembiayaan ke sektor produktif.

"Dengan tambahan Rp55 triliun, kapasitas pembiayaan kami semakin kuat untuk menopang sektor-sektor produktif yang meningkatkan daya saing ekspor, memperluas lapangan kerja, sekaligus memperkuat ekonomi kerakyatan," ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (16/9/2025).

Sejumlah sektor menjadi sasaran penyaluran kredit Mandiri, mulai dari perkebunan dan ketahanan pangan, hilirisasi sumber daya alam dan energi terbarukan, infrastruktur, layanan kesehatan, manufaktur, kawasan industri, hingga UMKM.

Sebagai catatan, pencairan kredit untuk nasabah baru rata-rata mencapai Rp24,63 triliun per bulan, dari total sekitar Rp45 triliun per bulan. Angka tersebut mencerminkan tingginya permintaan pembiayaan sekaligus potensi pertumbuhan sektor riil di tengah dukungan kebijakan pemerintah.

Novita menegaskan, seluruh penyaluran tetap dijalankan dengan prinsip kehati-hatian dan transparansi.

"Dengan dukungan Rp55 triliun ini, kami optimistis fungsi intermediasi dapat semakin kuat, kapasitas pembiayaan meningkat, dan kontribusi terhadap proyek strategis nasional semakin besar," tegasnya.

Bank Syariah Indonesia (BSI)

Terakhir, ada bank syariah terbesar di RI yang tercatat mendapatkan kucuran dana Rp10 triliun dari pemerintah yang berasal dari Saldo Anggaran Lebih (SAL).

Direktur Utama BSI, Anggoro Eko Cahyo mengungkapkan penempatan dana itu akan membantu likuiditas bank lebih longgar dan berkomitmen menjaga amanah untuk menyalurkan pembiayaan ke sektor riil.

"Dengan penempatan dana ini, kondisi likuiditas perbankan semakin baik. BSI berpotensi menurunkan Financing to Deposit Ratio (FDR) sekitar 2%-3% ke level 86%," ungkap Anggoro, Selasa (16/9/2025).

Manajemen BSI, menyebutkan telah mendapat amanah untuk menyalurkan pembiayaan ke sejumlah program pemerintah, seperti Koperasi Desa Merah Putih, rumah subsidi, program Makan Bergizi Gratis (MBG), sampai Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Kalau berbicara soal pembiayaan, BSI berhasil menyalurkan Rp72,8 triliun hingga Juni 2025. Angka tersebut tumbuh 19,3% dibandingkan periode yang sama tahun lalu (yoy).

Kontirbusi paling besar ditopang pembiayaan berbasis environmental, social, and governance (ESG), terdiri atas green financing senilai Rp15,3 triliun yang naik 14,5% (yoy), serta social financing sebesar Rp57,5 triliun yang meningkat 20,6% (yoy).

Green financing BSI banyak disalurkan ke sektor pengelolaan sumber daya alam hayati, pemanfaatan lahan berkelanjutan, efisiensi energi, hingga proyek energi terbarukan. Selain itu, bank syariah terbesar di Tanah Air ini juga memperluas dukungan pembiayaan untuk kendaraan listrik.

CNBC INDONESIA RESEARCH

Sanggahan : Artikel ini adalah produk jurnalistik berupa pandangan CNBC Indonesia Research. Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan, atau menjual produk atau sektor investor terkait. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.

(tsn/tsn)