Bukan Alternatif: Saatnya Ekonomi Islam Memimpin dari Pesantren

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Dunia hari ini tidak sedang baik-baik saja. Krisis pangan, lonjakan inflasi, konflik geopolitik, hingga ketidakpastian sistem keuangan global menjadi alarm keras bahwa fondasi ekonomi yang selama ini kita andalkan sedang rapuh. Sistem yang bertumpu pada utang, spekulasi, dan akumulasi segelintir pihak terbukti melahirkan ketimpangan dan ketidakadilan yang semakin tajam.

Namun di tengah turbulensi global tersebut, Indonesia memiliki kekuatan yang kerap terabaikan: ekosistem ekonomi Islam berbasis pesantren. Penulis melihatnya bukan sebagai teori, tetapi sebagai realitas yang hidup. Di banyak daerah, ketika ekonomi formal tersendat, pesantren tetap berjalan. Dapur mereka tetap mengepul, aktivitas pendidikan terus berlangsung, dan interaksi ekonomi tetap hidup. Santri bertani, berdagang, memproduksi, dan mengelola kehidupan dengan nilai-nilai kemandirian. Pesantren adalah miniatur ekonomi berbasis komunitas yang tahan krisis.

Ekonomi Islam tidak boleh lagi diposisikan sebagai alternatif, apalagi sekadar wacana normatif. Ia harus naik kelas menjadi sistem utama mainstream yang digerakkan secara kolektif. Dan untuk itu, kita membutuhkan lokomotif yang kuat, teruji, dan memiliki jaringan luas. Pesantren adalah jawabannya.

Dengan lebih dari 30.000 pesantren dan jutaan santri serta alumni, kita memiliki infrastruktur sosial terbesar di negeri ini. Jika seluruh jaringan ini dikonsolidasikan, maka kita tidak hanya berbicara tentang kekuatan pendidikan, tetapi kekuatan ekonomi umat yang sangat besar. Bayangkan sebuah ekosistem di mana setiap pesantren menjadi hub ekonomi:

Pesantren A memproduksi beras organik, Pesantren B mengolahnya menjadi produk makanan, Pesantren C menjadi pusat distribusi, dan alumni di kota menjadi jaringan pemasaran digital. Semua terhubung dalam satu rantai nilai halal yang saling menguatkan. Uang berputar di dalam ekosistem umat, bukan keluar ke sistem yang tidak berpihak.

Di sinilah peran instrumen strategis seperti Dana Abadi Pesantren menjadi sangat penting. Dana ini bukan sekadar bantuan, tetapi fondasi kemandirian jangka panjang. Ketika dikelola secara produktif dan dikombinasikan dengan instrumen ekonomi syariah seperti wakaf uang, zakat produktif, dan investasi halal, maka kita sedang membangun mesin ekonomi yang tidak hanya bertahan, tetapi tumbuh.

Namun kita harus jujur: potensi besar ini belum terkelola secara optimal. Tantangan tata kelola, literasi keuangan, digitalisasi, hingga fragmentasi antar pesantren masih menjadi pekerjaan rumah bersama. Karena itu, kita tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Ini saatnya bergerak bersama. Ada beberapa tahapan teknis yang harus segera kita lakukan secara kolektif: Pertama, konsolidasi data dan kekuatan. Kita harus memiliki peta besar ekosistem pesantren: siapa memproduksi apa, di mana lokasinya, apa kebutuhannya. Tanpa data, kita tidak bisa membangun jaringan yang terintegrasi. Setiap wilayah perlu membentuk pusat koordinasi ekonomi pesantren. Kedua, standarisasi dan penguatan tata kelola. Pesantren perlu didampingi untuk memiliki sistem keuangan yang transparan, akuntabel, dan profesional tanpa menghilangkan nilai-nilai kearifan lokal. Ini penting agar akses terhadap pembiayaan, termasuk Dana Abadi Pesantren, dapat dimanfaatkan secara optimal.

Ketiga, pembangunan klaster ekonomi berbasis pesantren. Tidak semua pesantren harus melakukan hal yang sama. Kita perlu membangun klaster: ada pesantren fokus pertanian, industri halal, digital, hingga jasa. Klaster ini kemudian dihubungkan dalam rantai pasok yang saling menopang. Keempat, digitalisasi ekosistem. Kita membutuhkan platform bersama super platform ekonomi pesantren yang menghubungkan produksi, distribusi, hingga pembiayaan. Dari marketplace produk pesantren, sistem pembayaran syariah, hingga dashboard investasi wakaf dan dana abadi.

Disclaimer: Pandangan yang disampaikan dalam tulisan di atas adalah pendapat pribadi penulisnya yang belum tentu mencerminkan sikap Republika soal isu-isu terkait.